TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, akan mengganti sekitar 50 pejabat dan pegawai bea cukai karena diduga melakukan korupsi.

Baca juga: Perangi Korupsi, Duterte Minta Kontrak Pemerintah Dievaluasi

Juru bicara Presiden, Salvador Panelo, mengatakan rencana penggantian ini sudah disampaikan kepada direktur jenderal Bea dan Cukai Filipina.

“Lihat betapa luas korupsi di dirjen Bea dan Cukai,” kata Panelo menirukan Duterte seperti dilansir News ABS CBN pada Kamis, 11 Juli 2019.

Pernyataan ini keluar setelah sehari sebelumnya Duterte membekukan aktivitas sejumlah pejabat tinggi dan pegawai Bea dan Cukai karena aktivitas melanggar hukum.

Baca juga: Presiden Duterte Tantang Pesaingnya Buktikan Dirinya Korupsi

Pejabat yang terkena sanksi ini akan dibiarkan tanpa jabatan untuk sementara waktu. Panelo menegaskan Dirjen Bea dan Cukai Guerrero tidak termasuk dalam pejabat yang dimutasikan.

Duterte telah bertemu sejumlah pejabat Bea dan Cukai pada awal pekan ini. Dia menuding terjadi praktek korupsi yang marak di lembaga ini.

Pada 2018, Duterte mengatakan dia ingin militer mengambil alih Dirjen Bea dan Cukai karena gagal mencegah peredaran narkoba.

Baca juga: Presiden Duterte: Gagal Berangus Korupsi 6 Bulan, Bunuh Saya

Panelo, menurut GMA News, mengatakan Presiden akan mengungkap nama-nama pejabat dan pegawai Bea dan Cukai yang terkena sanksi pada waktunya. “Ini karena mereka terancam sanksi administrasi, dan tuntutan hukum pidana karena melanggar hukum,” kata Panelo.

Menurut dia, Duterte melanjutkan kampanye anti-korupsi di Filipina. “Tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan lolos,” kata dia.