TEMPO.CO, Tripoli – Pasukan pemerintah Libya masih terus bertempur dengan pasukan Jenderal Khalifa Haftar, yang mencoba menguasai ibu kota Tripoli.

Baca juga: Perang Sipil Libya, Pasukan Jenderal Haftar Rebut Kamp Militer

Kedua pihak sempat bersepakat untuk berdamai dan menggelar pemilu, yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun, kesepakatan ini bubar setelah pasukan Haftar mulai menyerang ke arah Tripoli pada awal 2019.

Baca juga: Saudi Diduga Biayai Jenderal Haftar untuk Serang Ibu Kota Libya

Berikut ini sejumlah poin mengenai konflik yang terjadi:

1. Perang yang sedang terjadi saat ini terjadi antara pemerintahan yang didukung Dewan Perwakilan Rakyat berbasis di Tripoli dengan pasukan Kongres Nasional Umum, yang terpilih pada 2104. Keduanya berebut ibu kota Tripoli, yang sedang dikuasai pasukan pemerintah Libya dukungan internasional seperti dilansir borgenproject.org.

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa membawa kedua pihak ke meja perundingan pada 2016 untuk menandatangani Perjanjian Politik Libya atau LPA. Ini untuk membentuk pemerintahan transisi, yang diharapkan menghasilkan stabilitas.

Baca juga: Dunia Serukan Jenderal Khalifa Haftar Hentikan Perang di Libya

3. Jenderal Khalifa Haftar, yang memimpin Libyan Nasional Army, menolak perjanjian dengan PBB, dan menyerang Pemerintahan Kesepakatan Nasional atau GNA, yang dipimpin Al Sarraj.

4. PBB mencoba mengamandemen LPA, yang akan berakhir pada Desember, dan menggelar pemilu untuk mengakhiri konflik bersenjata berkepanjangan.

5. Kota Tripoli di Libya menjadi incaran semua kelompok yang bertikai karena ini menjadi kota sentral tempat populasi penduduk, pusat ekonomi, dan misi diplomatik. “Semuanya terkonsentrasi di sini,” kata Jalel Harchaoui, peneliti di Clingendael Institute, yang berbasis di Belanda.