TEMPO.CO, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menolak seruan pakar Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar digelar investigasi atas dugaan pelanggaran HAM.

Baca juga: 5 Poin Soal Perang Narkoba Brutal di Filipina Ala Duterte

Juru bicara pemerintah Filipina mengatakan investigasi itu merupakan bentuk intervensi terhadap urusan domestik.

“Seruan terbaru oleh 11 pelapor khusus dari PBB agar digelar penyelidikan internasional di Filipina bukan hanya ditantang secara intelektual tapi juga dianggap sebagai bentuk gangguan terhadap kedaulatan Filipina,” Salvador Panelo, juru bicara Presiden Rodrigo Duterte, seperti dilansir Channel News Asia pada Sabtu, 8 Juni 2019.

Baca juga: Duterte Ancam akan Bunuh Polisi yang Terlibat Narkoba

Panelo menuding para pakar HAM PBB ini menilai kondisi di Filipina secara bias dan menggunakan fakta keliru.

“Orang-orang yang telah bicara mengkritik perang narkoba dan rekam jejak HAM dari Presiden secara umum adalah orang-orang yang menolak hasil pemilu sela Filipina,” kata dia.

Baca juga: Rodrigo Duterte Ancam Bunuh Uskup Jika Terlibat Narkoba

Seperti dilansir Manila Buletin, sejumlah pendukung Presiden Rodrigo Duterte mendapat kursi pada pemilu sela di Senat dan DPR. Ini membuat posisi Duterte semakin kuat dalam peta politik Filipina.

Baca juga: Duterte Imbau Umat Katolik Tidak ke Gereja, Kenapa?

11 pakar HAM PBB yang menyerukan digelarnya investigasi atas dugaan pelanggaran HAM oleh rezim Duterte dalam perang narkoba tidak bicara atas nama PBB. Salah satu dari mereka adalah Agnes Callamard, yang mengecam aksi extra-judicial killing oleh polisi dan tentara pada saat penggerebekan narkoba.

Duterte menggelar kampanye perang narkoba dan upaya menekan angka kriminalitas di Filipina sebagai janji kampanye dan program utama pemerintahannya, yang berlangsung sejak 2016.