TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pendukung biksu nasionalis garis keras Myanmar Wirathu memprotes surat perintah penangkapannya untuk menghadapi tuduhan penghasutan.

Wirathu yang bermarkas di Kota Mandalay, telah lama dikenal karena retorika yang keras terhadap minoritas Muslim Myanmar, tetapi perintah untuk menangkapnya mengikuti komentar yang dibuatnya yang mengkritik pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.

Setidaknya 300 pendukung Wirathu berkumpul di luar Pagoda Shwedagon di kota terbesar Myanmar, Yangon, pada Kamis.

"Dia mengkritik pemerintah secara terbuka dan publik sebagai warga negara," kata aktivis nasionalis Win Ko Ko Lat, dikutip dari Reuters, 31 Mei 2019.

"Menggunakan tindakan penghasutan terhadapnya sama sekali tidak adil," katanya.

Baca juga:

Surat perintah penangkapan untuk Wirathu dikeluarkan oleh pengadilan Yangon pada hari Selasa.

Polisi belum menetapkan dasar yang tepat untuk surat perintah tersebut berdasarkan undang-undang yang melarang membawa "kebencian atau penghinaan" atau ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Tuduhan berdasarkan undang-undang hasutan era kolonial Inggris yang bisa memvonis hukuman penjara hingga tiga tahun.

Pada demonstrasi baru-baru ini, Wirathu menuduh pemerintah melakukan korupsi dan mengkritiknya karena berusaha mengubah konstitusi dengan cara yang akan mengurangi kekuatan militer.

Baca juga: ICC Periksa Jenderal Myanmar, Biksu Wirathu Janji Angkat Senjata

Baik polisi Mandalay atau pendukung Wirathur tidak mengetahui keberadaan Wirathu.

Militer memerintah Myanmar selama beberapa dekade hingga dimulainya transisi ke pemerintahan sipil pada 2011.

Wirathu adalah biksu nasionalis yang paling menonjol yang muncul sebagai kekuatan politik yang tumbuh sejak saat itu.

Dalam pidato berapi-api, Wirathu sering menargetkan Muslim Rohingya, lebih dari 700.000 di antaranya melarikan diri dari penumpasan tentara Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2017, yang menurut para penyelidik AS adalah genosida.