TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah restoran di utara ibu kota Vietnam, Hanoi, diduga digunakan Korea Utara sebagai kedok untuk menghindari sanksi dan mengumpulkan uang di luar negeri.

Restoran Koryo bercat merah tebal, papan nama yang cerah, dan bendera unifikasi Korea berwarna biru, tidak menyembunyikan hubungannya dengan Korea.

Di dalam, pelayan sibuk menyajikan mie dingin dan kimchi kepada pelanggan. Namun, catatan online menunjukkan restoran itu juga bisa menjadi kedok bagi perusahaan yang menjual perangkat lunak pengenal wajah berteknologi tinggi.

Baca juga: Kim Jong Un Minta Militer Tingkatkan Kemampuan Menyerang

Dua lembaga riset AS yang terkemuka mengatakan penjualan itu bisa menjadi kemungkinan pelanggaran sanksi PBB yang diberlakukan pada tahun 2017, yang bertujuan untuk menekan bisnis yang menghasilkan uang untuk mendukung rezim pemimpin Kim Jong Un.

"Pemahaman kami adalah bahwa pemrogram yang bekerja di luar negeri menghasilkan ratusan ribu dolar AS untuk rezim setiap tahun, sehingga mereka memiliki kapasitas yang tidak proporsional untuk mengumpulkan dana di luar negeri," kata Jason Arterburn, seorang analis yang mengkhususkan diri di Korea Utara dan Cina di Center for Advanced Defense Studies, yang lebih dikenal dengan C4ADS, seperti dikutip dari CNN, 20 Mei 2019.

Selain itu, para ahli memperingatkan bahwa perancang perangkat lunak Korea Utara yang membuat dan menjual produk-produk ini secara online dapat membangun pintu belakang yang tersembunyi untuk dieksploitasi oleh peretas terlatih Pyongyang.

Baca juga: Korea Selatan Sebut Trump Setuju Bantuan Makanan Bagi Korea Utara

Korea Utara dilarang menjual senjata ke luar negeri, meskipun PBB menuduh bahwa Korut masih berusaha untuk melakukannya, tetapi tidak jelas apakah perangkat lunak teknologi tinggi yang tidak digunakan untuk keperluan militer dikenakan embargo senjata.

Panel Pakar PBB untuk Korea Utara, badan yang bertugas mengawasi penegakan sanksi, belum menanggapi masalah ini.

Perangkat lunak pengenalan wajah dapat memberikan celah dalam sanksi yang ada yang berupaya membatasi kemampuan Pyongyang untuk menghasilkan uang di luar negeri.

"Layanan (teknologi informasi) tidak dicakup oleh sanksi PBB," kata Cameron Trainer, seorang analis yang mempelajari keuangan gelap Korea Utara di Pusat Studi Nonproliferasi (James Martin Center for Nonproliferation Studies/CNS).

"Itu masih cara Korea Utara untuk mendapatkan mata uang yang kemudian disalurkan ke program nuklirnya," tambahnya.

Laporan tahunan Panel Pakar PBB menuduh bahwa operasi Korea Utara di luar negeri dimaksudkan untuk menghindari sanksi dan mendapatkan uang bagi negara. Dana itu melemahkan efek sanksi PBB yang dikenakan terhadap Korut dalam menanggapi pengembangan senjata nuklirnya.

Baca juga: Korea Utara Tembakkan 2 Rudal Jarak Pendek

Para ahli mengatakan dugaan penjualan perangkat lunak restoran Hanoi meningkatkan kekhawatiran bahwa restoran Korea Utara lainnya di seluruh Asia juga dapat digunakan untuk menghindari sanksi.
Polisi dan penyelidik biasanya mendeteksi penghindaran sanksi di titik masuk, seperti pelabuhan.

Pejabat bea cukai dari negara-negara di kawasan itu tidak melacak penjualan perangkat lunak online, kata George Lopez, seorang mantan anggota panel PBB yang ditugasi menyelidiki penegakan dan kemanjuran sanksi Korea Utara.

Kaitan restoran dengan perusahaan teknologi

<!--more-->

Kaitan antara restoran di Hanoi dan penjualan perangkat lunak berteknologi tinggi dirinci dalam laporan oleh Arterburn di C4ADS.

Baik C4ADS dan CNS menemukan bahwa sebuah perusahaan perangkat lunak bernama Future Tech Group memiliki hubungan dengan restoran dan perusahaan Malaysia yang misterius bernama Glocom, yang sejak lama PBB katakan digunakan Korea Utara untuk melakukan penjualan senjata ilegal.

Pencarian domain menunjukkan situs web Glocom membagikan alamat IP-nya dengan Future Tech Group.

Baca juga: Gambar Satelit Indikasikan Aktivitas Nuklir di Korea Utara?

Future Tech Group tampaknya telah menghapus situs webnya, tetapi versi yang berhasil di-cache menunjukkan perusahaan yang mengiklankan produk pengenalan wajah dan teknologi perhitungan desain, di antara jenis perangkat lunak lain.

Future Tech Group dan Glocom tampak saling terhubung. Namun, koneksi Future Tech Group ke restoran di Hanoi sedikit lebih kompleks.

Catatan bisnis Vietnam mencantumkan seorang warga negara Korea Utara bernama Kim Jong Gil sebagai pemilik perusahaan katering dan restoran di Vietnam bernama Mudo Vina. Keduanya kebetulan memiliki alamat jalan yang sama dengan restoran Koryo di Hanoi.

Kim terikat dengan Future Tech Group melalui serangkaian profil online untuk para ahli perangkat lunak, menurut laporan Arterburn. Profil muncul di berbagai situs web freelancer, di mana pengguna mengiklankan diri mereka sebagai pengembang perangkat lunak dan ahli perangkat lunak pengenalan wajah.

Profil menggunakan variasi nama pengguna kjg197318. Kim Jong Gil lahir pada 01/08/1973, menurut data pengajuan bisnis Vietnam Mudo Vina. Beberapa profil freelance juga termasuk sampel kerja yang ditemukan di situs web cache Future Tech Group, kata Arterburn.

"Kami merasa dengan keyakinan yang cukup tinggi kami melihat agen dalam jaringan yang sama terlibat dalam berbagai kegiatan komersial, termasuk restoran Korea Utara (di Vietnam) dan penjualan teknologi tinggi," kata Afterburn.

Ekspresi Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat menyaksikan peluncuran rudal jarak pendek pada Kamis, 9 Mei 2019. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, menduga tindakan Korea Utara itu disebabkan pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam, antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tak mencapai kata sepakat. KCNA via REUTERS

Pada Maret, seorang karyawan restoran Koryo mengkonfirmasi bahwa Mudo Vina memiliki restoran tersebut. Namun karyawan itu tidak mengatakan apakah Kim Jong Gil bekerja di sana.

Tidak ada indikasi bahwa perangkat lunak sedang dijual di restoran Koryo di Vietnam, tetapi itu tidak berarti itu tidak terjadi, kata CNS.

"Perangkat lunak tidak harus diserahkan secara fisik, dapat diproduksi di lokasi terpencil dan Anda tidak akan benar-benar mengetahuinya," katanya.

Baca juga: Kekeringan, Masyarakat Korea Utara Terancam Kelaparan

Sanksi PBB yang diberlakukan pada tahun 2017 seharusnya secara efektif menutup restoran-restoran ini dan melarang orang Korea Utara bekerja di luar negeri, serta melarang kerjasama joint-venture perusahaan Korea Utara yang beroperasi di luar negeri. Namun restoran Koryo di Hanoi tetap buka.

Kementerian Luar Negeri Vietnam belum menanggapi laporan ini.

Restoran Korea Utara adalah beberapa ekspor Korut yang terkenal di luar negeri, terutama di Cina dan Asia Tenggara, meskipun ada sanksi. Menurut para ahli, ada puluhan restoran Korea Utara di seluruh Asia, dengan mayoritas di Cina.