TEMPO.CO, Jakarta - Partai PM Narendra Modi berjanji untuk menghapus status istimewa Jammu dan Kashmir jika menang pemilu India.

Partai Bharatiya Janata (BPJ) yang berkuasa mengumumkan akan mencabut hak istimewa yang telah diberikan kepada penduduk di provinsi Kashmir dan Jammu selama puluhan tahun, pada rilis hari Senin, seperti dikutip dari Reuters, 8 April 2019.

"Nasionalisme adalah inspirasi kami," kata PM Narendra Modi saat rilis manifesto partai di markas BPJ di New Delhi.

Baca: Pakistan Tuding Militer India Berencana Serang lagi April Ini

Modi berupaya untuk mengakhiri hak khusus konstitusional Kashmir, yang mencegah warga luar membeli properti di provinsi tersebut. Menurut Modi, aturan tersebut bisa mencegah integrasi di Kashmir.

"Kami percaya bahwa Pasal 35A merupakan hambatan dalam perkembangan negara," kata manifesto BJP, merujuk pada amandemen konstitusi 1954.

Para pemimpin politik di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, telah memperingatkan mencabut undang-undang itu akan menyebabkan kerusuhan yang meluas. Kashmir telah menjadi zona panas perlawanan kelompok Islamis anti-pemerintah India sekaligus titik konflik antara Pakistan dan India.

Presiden Partai Kongres, Rahul Gandhi (kiri) dan PM India, Narendra Modi, dari Partai Bharatiya Janata. Zee News

Pencoblosan dimulai pada hari Kamis, 11 April, tetapi dengan sekitar 900 juta orang yang memenuhi syarat untuk memilih, pemilihan akan diadakan tujuh fase di seluruh negeri selama beberapa minggu mendatang, dan suara akan dihitung pada 23 Mei.

Baca: PM Khan Sebut Klaim India Tembak Jatuh F-16 Pakistan Demi Pemilu

Modi telah membuat sikap yang kuat pada keamanan nasional sebagai bagian penting dari kampanye pemilihan BJP, setelah baru-baru ini terjadi ketegangan dengan musuh bebuyutan Pakistan, yang juga mengklaim Kashmir.

Survei menunjukkan bahwa BJP adalah calon terdepan dalam pemilihan, meskipun beberapa mengatakan mereka bisa kehilangan suara mayoritas yang dimenangkan lima tahun lalu.

Baca: Kenapa India dan Pakistan Memperebutkan Kashmir?

Oposisi utama Partai Kongres yang dipimpin oleh Rahul Gandhi sedang mencari aliansi dengan partai-partai regional untuk menggagalkan Modi, menuduh BJP merusak fondasi sekuler India.

BJP yang mengusung Perdana Menteri Narendra Modi secara luas diperkirakan akan menang tetapi dengan mandat yang lebih kecil, terutama karena faktor kurangnya lapangan pekerjaan dan harga pertanian yang rendah, yang menyebabkan popularitas partai menurun.