Perangi Korupsi, Duterte Minta Kontrak Pemerintah Dievaluasi
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Selasa, 2 April 2019 15:35 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan agar dilakukan peninjauan ulang terhadap seluruh kontrak-kontrak pemerintah dengan pihak swasta dan negara lain. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah negara telah bersikap adil terhadap masyarakat Filipina.
“Evaluasi ini akan melihat apakah ada ketentuan-ketentuan yang memberatkan dalam kontrak yang berpotensi menempatkan masyarakat Filipina dalam kerugian atau menciderai konstitusi,” kata Juru bicara Presiden Duterte, Salvador Panelo, seperti dikutip dari asiaone.com, Selasa, 2 April 2019.
Baca: Duterte Imbau Umat Katolik Tidak ke Gereja, Kenapa?
Namun dalam keterangannya, Panelo tidak menjelaskan berapa banyak kontrak yang akan ditinjau ulang itu atau kontrak di sektor mana yang akan didalami oleh para pegawai di Kementerian Kehakiman Filipina dan pengacara. Panelo hanya mengatakan perintah Duterte itu dipicu oleh sebuah kontrak yang dibuat pada 1997 silam dimana pemerintahan Filipina ketika itu membolehkan sebuah perusahaan air memulihkan pajaknya dengan cara menyesuaikan iuran-iurannya pada negara.
Baca: Duterte Sebut Perang Lawan Cina Jadi Pembantaian Filipina
Domingo Yap, Presiden KADIN Filipina, mengatakan pihaknya menyambut baik perintah Presiden Duterte ini. Sebab pihaknya memang sangat ingin pemerintah bersikap transparan.
“Tidak ada salahnya dengan peninjauan kembali oleh pemerintah. Sebab faktanya, kami memang ingin pemerintah bersikap transparan dan presiden sekarang memang harus ketat. Duterte tak mau ada korupsi dan disisi kami, ini adalah sebuah keuntungan,” kata Yap.
Dia menekankan, ketika sebuah kontrak antara pihak swasta dan negara disetujui dan tidak terdapat unsur tindak kejahatan korupsi, maka proyek-proyek itu harusnya bisa dijalankan secepatnya tanpa tertunda lagi.
Reaksi positif juga disampaikan oleh Robert Roces, Kepala Ekonom dari Bank Security di Manila, Filipina. Menurutnya, hal terburuk dari gagasan ini adalah ketidak efisienan, khususnya ketika sebuah kontrak tiba-tiba dihentikan di tengah jalan.
