TEMPO.CO, Putrajaya – Pemerintah Malaysia dan Singapura bersepakat untuk menunda implementasi batas wilayah pelabuhan yang saling melewati (overlapping).

Baca:

Ini dilakukan untuk menurunkan ketegangan terkait sengketa batas wilayah maritim kedua negara.

Kesepakatan lain adalah menunda kegiatan komersil di wilayah yang dipersengketakan dan tidak mengizinkan kapal pemerintah berlabuh di lokasi.

“Lembaga terkait kedua negara akan bekerja sama untuk menghindari insiden di area ini,” begitu pernyataan bersama menteri Luar Negeri kedua negara seperti dilansir Channel News Asia Kamis, 14 Maret 2019.

Baca:

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengatakan,”Kami merekomendasikan tidak ada otorisasi dan menunda semua kegiatan komersil di area ini, termasuk tidak mengizinkan kapal milik pemerintah untuk berlabuh.”

Kedua negara bersepakat kapal dari Malaysia dan Singapura bakal beroperasi di wilayah ini sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut atau UNCLOS. Keduanya menyepakati batas wilayah maritim sesuai kondisi sebelum 25 Oktober dan 6 Desember 2018.

Kedua negara juga menyepakati dibentuknya komite yang diketuai oleh Permanent Secretary dari Kemenlu Singapura, Chee Wee Kiong, dan Sekretaris Jenderal Kemenlu Malaysia, Muhammad Shahrul Ikram, untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritim kedua negara.

Baca:

Salah satu tugas komite ini adalah memastikan implementasi kesepakatan untuk menghilangkan perbatasan baru (delimitation) di area yang dipersengketakan. Ini akan diimplementasikan dalam waktu sebulan.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dan Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, bertemu di Putrajaya pada Kamis pagi, 14 Maret 2019 untuk menjabarkan komitmen mereka dalam menyelesaikan isu maritim, yang menyangkut pelabuhan kedua negara.

Keduanya juga bersepakat akan melibatkan pihak ketiga di level internasional jika gagal mencapai kata sepakat.

“Komite itu juga akan memastikan rekomendasi diimplementasikan dalam sebulan dan negosiasi mengenai perbatasan maritim kedua negara akan dilakukan dalam sebulan setelah implementasi itu,” kata Balakrishnan.

Baca:

Singapura dan Malaysia terlibat dalam sengketa maritim setelah Malaysia meluaskan batas wilayah Pelabuhan Johor Bahru. Pemerintah Singapura mengklaim ini mengenai batas wilayah laut Tuas.

Singapura juga memprotes tindakan provokatif oleh pejabat Malaysia. Ini termasuk intrusi kapal milik pemerintah Malaysia ke wilayah Singapura. Juga ada kunjungan oleh Menteri Besar Johor, Osman Sapian, ke sebuah kapal Malaysia di perairan Singapura. Kementerian Luar Negeri kedua negeri mengatakan semua kesepakatan di atas dilakukan untuk menurunkan ketegangan situasi di lapangan.