TEMPO.CO, Jakarta - Rosman Mansor, istri mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dituntut untuk bisa menunjukkan keberadaan 44 buah perhiasan yang diterimanya dari Global Royalty Trading SAL. Tuntutan itu disampaikan oleh Pengacara Global Royalty Trading, David Gurupatham.

Global Royalty Trading adalah sebuah perusahaan perhiasan yang bermarkas di Beirut, Lebanon. Gurupatham mengatakan Rosmah telah mengklaim perhiasan-perhiasan milik kliennya itu telah disita oleh aparat kepolisian Malaysia. Sebuah gugatan perdata telah diajukan untuk membuktikan klaim Rosmah tersebut.

Baca: Rosmah Mansor Kena Dua Dakwaan Baru

“Posisi Rosmah akan tergantung pada kebenaran apakah perhiasan itu benar disita,” kata Gurupatham, seperti dikutip dari asiaone.com, 12 Februari 2019.

Sebelumnya pada 26 Juni 2019, Global Royalty Trading mengajukan tuntutan kepada Rosmah agar mau mengembalikan perhiasan-perhiasan yang pernah dipinjamkan perusahaan itu kepada mantan Ibu Negara itu. Perhiasan itu dipinjamkan untuk dilihat-lihat atau jika tertarik Rosmah bisa membeli seluruh 44 buah perhiasan itu senilai US$ 14,79 juta atau Rp 207 miliar.

Baca: Rosmah Mansor Kembali Dipanggil Penyidik

Gurupatham menegaskan temuan perhiasan-perhiasan ini sangat penting bagi kliennya. Sebab jika barang-barang berharga ini tidak disita seperti yang disampaikan Rosmah, maka gugatan hukum untuk kasus ini bisa dilanjutkan.

“Dalam kasus ini, dia (Rosmah) bisa membayar seluruh harga perhiasan berdasarkan kemampuannya di bawah kesepakatan yang sudah ditanda tanganinya. Ini juga penting bagi pengadilan karena setiap penilaian harus berdasarkan fakta-fakta yang akurat. Untuk itu, penting bagi seluruh pihak memutuskan masalah ini, apakah ke 44 buah perhiasan itu benar-benar disita dan di proses oleh kepolisian atau tidak,” kata Gurupatham.

Sebelumnya pada Senin, 11 Februari 2019, kantor berita Bernama mewartakan Rosmah mengajukan permohonan penundaan proses gugatan yang diajukan terhadapnya oleh toko perhiasan Global Royalty Trading. Pengacara Rosmah, N. Rajivan mengatakan permohonan itu perlu diajukan karena pemerintah belum memverifikasi apakah perhiasan itu menjadi hak kepolisian atau Rosmah.