Pemerintah Malaysia Akan Terima Uang Hasil Korupsi 1MDB

Kamis, 31 Januari 2019 11:35 WIB

Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng

TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia akan menerima pembayaran pertama uang yang diduga dikorupsi dari anggaran 1MDB tahun ini.

Namun Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng pada hari Rabu tidak mengatakan secara rinci jumlahnya.

"Ini bukan miliaran tetapi setidaknya merupakan awal yang baik," kata Lim, dikutip dari Channel News Asia, 31 Januari 2019.

Baca: Mahathir: Perlu Bukti Selidiki Dugaan Keterlibatan Cina di 1MDB

"Ini adalah kabar baik. Kami berharap ini akan diikuti oleh pembayaran berikutnya ke Malaysia, di mana kami akan mendapatkan kembali uang yang dicuri dari 1MDB," tambah Lim.

Advertising
Advertising

Tahun lalu Lim pernah mengatakan bahwa Malaysia diperkirakan akan memulihkan hingga RM 14,4 miliar atau setara Rp 49 triliun dana yang diperkirakan hilang melalui 1MDB.

Uang tunai dan barang-barang yang disita dari enam tempat tinggal terkait dengan Datuk Seri Najib Tun Razak senilai antara RM 900 juta atau Rp 3,2 triliun dan RM 1,1 miliar atau Rp 3,9 triliun. [asiaone]

Lim mengatakan dia mengharapkan pembayaran awal pertama akan segera dilakukan dan rinciannya akan diumumkan ketika pemulihan selesai.

Baca: Korupsi Malaysia Banyak Terungkap, Apa Kata Mahathir Mohamad?

Setelah laporan berita tentang studi oleh think tank yang berbasis di Washington Global Financial Integrity, yang menempatkan Malaysia di peringkat ketiga setelah Cina dan Meksiko dalam arus keluar keuangan ilegal pada tahun 2015, Lim mengatakan, "Di balik berita buruk, ada berita baik saat menerima pembayaran pertama dari 1MDB".

Lim juga mendesak partai-partai politik, yang telah menyuarakan dukungan untuk Rencana Anti-Korupsi Nasional yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada hari Selasa, untuk mengembalikan uang yang diterima dari 1MDB.

Baca: Mahathir: Perlu Bukti Selidiki Dugaan Keterlibatan Cina di 1MDB

Ketika ditanya tentang konsekuensi jika partai-partai politik tidak mengembalikan uang skandal 1MDB atau kasus korupsi lain, Menkeu Malaysia mengatakan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk tindakan hukum, akan dilakukan.

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

8 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

12 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

14 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

17 jam lalu

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

Deputi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan beberapa perusahaan dari Malaysia dan Jerman telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

23 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

KFC Malaysia Tutup 100 Gerai di Tengah Marak Aksi Boikot Pro-Israel

2 hari lalu

KFC Malaysia Tutup 100 Gerai di Tengah Marak Aksi Boikot Pro-Israel

KFC menutup 100 gerainya di Malaysia. Perusahaan mengaku karena ekonomi sulit. Media lokal menyebut karena terdampak boikot pro-Israel.

Baca Selengkapnya