Korupsi Malaysia Banyak Terungkap, Apa Kata Mahathir Mohamad?

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News

    PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan kasus korupsi semakin bermunculan ke muka publik karena para "whistleblower" tidak takut lagi melaporkan pelaku korupsi.

    Ini diungkapkan Mahathir di International Anti-Corruption Academy, Laxenburg, Austria, seperti dilaporkan dari Channel News Asia, 23 Januari 2019. Menurut Mahathir pemerintahan Pakatan Harapan memberikan orang-orang yang melaporkan korupsi perlindungan lebih ketat di bawah UU perlindungan saksi dan pembocor kasus kejahatan.

    Baca: Dituding Anti-semit, PM Mahathir Mohamad: Saya Tidak Peduli

    "Ketika kami menanyakan Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), mereka terkejut karena jumlah kasus meningkat," katanya. Mahathir menambahkan banyak kasus yang terungkap terkait dengan pemerintahan Najib Razak.

    (Kanan) Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun dan (KIri) Najib Razak, inkumbe Perdana Menteri selama 9 tahun terakhir. mahathir-mohamed.blogspot.co.id

    Menurutnya, di antara upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk memerangi korupsi adalah salah satunya mewajibkan seluruh menteri termasuk dirinya melaporkan seluruh aset ke MACC.

    Baca: Mahathir Mohamad: Singapura Pisah dari Malaysia Adalah Tepat

    Mahathir mengungkapkan bahwa tahapan korupsi dilakukan dengan dua langkah, yakni "di bawah meja" dan "di atas meja". Ketika korupsi dilakukan pada tahap "di bawah meja", katanya, masih ada harapan untuk memeranginya karena orang-orang tidak menawarkan suap secara sukarela, tetapi terpaksa melakukan itu untuk mendapatkan persetujuan proyek.

    Sejak menang pemilu pada Mei 2018, kabinet Pakatan Harapan mulai gencar melakukan kampanye antikorupsi. Pendahulu Mahathir Mohamad, Najib Razak, menghadapi dakwaan ganda atas pencucian uang, penyuapan dan penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi lain yang kebanyakan terkait dengan skandal perusahaan negara Malaysia, 1MDB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.