Rami Hamdallah Persilakan Pembentukan Pemerintah Palestina Baru
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Rabu, 30 Januari 2019 17:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Israel Rami Hamdallah dan para menterinya membuka pintu bagi otoritas Palestina atau PA untuk membentuk sebuah pemerintahan baru. Hamdallah telah menyerahkan pemerintahannya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Hamdallah mengundurkan diri beberapa hari setelah Presiden Abbas mengumumkan rencana membentuk sebuah pemerintahan baru. Kelompok Fatah saat ini mendominasi PA dan keputusan Hamdallah angkat kaki dari pemerintahan disayangkan kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza, Palestina.
“Kami menyerahkan pemerintahan ini kepada Presiden Abbas dan kami menerima rekomendasi-rekomendasi dari Komite Pusat Fatah dalam membentuk pemerintahan yang baru,” kata Hamdallah melalui akun Twitter, Selasa, 29 Januari 2019.
Baca: Ridwan Kamil Umumkan Desain Masjid untuk Gaza Palestina
Dikutip dari middleeastmonitor.com, Rabu, 30 Januari 2019, sejumlah kritik menilai keputusan Hamdallah ini sebagai penawaran oleh kelompok Fatah untuk memperkuat posisinya di pemerintahan setelah semakin menurunnya popularitas kelompok itu dan menantang fraksi-fraksi lain di Palestina, termasuk Hamas yang membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza.
Kendati Hamdallah berafiliasi dengan Fatah, namun dia tidak memiliki posisi resmi di kelompok itu. Sejumlah pemimpin Fatah kecewa dengan kinerja Hamdallah sebagai perdana menteri sehingga membuat kelompok itu harus mencari cara yang lebih ramah di pemeritahan.
Baca: Perdana Menteri Palestina Mengundurkan Diri
Walau pun sekarang ini masih belum jelas siapa yang akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Hamdallah, namun sejumlah nama mulai bermunculan, diantaranya Menteri Dewan Ekonomi Palestina Mohammed Shtayyeh, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat dan Komite Eksekutif Fatah Azzam Al-Ahmed.
Dengan mundurnya Hamdallah dari pemerintahan, maka pemerintahan Palestina yang baru nanti hanya akan terdiri dari anggota Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Sedangkan kelompok Hamas dan Jihad Islam bukan bagian dari PLO sehingga mereka tidak akan dimasukkan dalam pemerintahan yang baru.
Fatah dan Hamas, dua kelompok besar di Palestina, terlibat dalam perseteruan menyakitkan sejak kemenangan terakhir dalam pemilu. Fatah menolak untuk menyerahkan kendali atas pemerintahan kepada Hamas. Kondisi ini telah memicu perang antara Hamas dan Fatah di Jalur Gaza. Hamas muncul sebagai pemenang dalam perang ini dan berkuasa di Jalur Gaza, sebuah wilayah yang diblokade sejak 2007.
