TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mengajukan tuntutan hukum kepada Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou. Meng didakwa telah menyalahgunakan bank dalam aktivitas bisnis perusahaannya dan melanggar sanksi Amerika Serikat yang dijatuhkan pada Iran.

Dalam dakwaan terpisah Huawei juga dituduh telah mencuri rahasia dagang dari T-Mobile. Dua gugatan hukum itu di proyeksi akan memperkeruh hubungan Amerika Serikat dan Cina yang sebelumnya sudah diselimuti ketegangan karena perang dagang.

Baca: Bos Huawei Meng Wanzhou Wajib Pakai Gelang Kaki Elektronik

Meng Wanzhou, Kepala Eksekutif Huawei. Sumber: REUTERS/Alexander Bibik

Dikutip dari aljazeera.com, Selasa, 29 Januari 2019, Huawei menyangkal tuduhan tersebut dan meminta agar dilakukan diskusi mengenai investigasi atas penahanan Meng yang dilakukan Jaksa Penuntut Amerika Serikat. Namun permintaan Huawei itu ditolak.

“Kami tidak mengetahui segala perbuatan salah yang dilakukan oleh Meng dan sangat yakin pengadilan Amerika Serikat pada akhirnya akan mencapai sebuah kesimpulan yang sama,” tulis Huawei.

Baca: AS Mau Ekstradisi Bos Huawei dari Kanada, Cina Mengancam

Sama seperti Huawei, Meng juga berkeras menyatakan diri tidak bersalah. Selain menjabat sebagai direktur keuangan, Meng merupakan putri CEO Huawei.

Menanggapi tuntutan hukum yang diarahkan pada Meng dan Huawei, Kementerian Luar Negeri Cina menggambarkan hal ini sebagai manipulasi politik. Amerika Serikat dituding telah menggunakan kekuasaan negara untuk memojokkan dan menghancurkan perusahaan-perusahaan spesifik dari Cina sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi dan langkah hukum.

“Ada motivasi politik yang kuat dan manipulasi politik dibalik tindakan ini,” tulis Kementerian Luar Negeri Cina, Selasa, 29 Januari 2019.

Hal serupa disampaikan Wen Ku, pejabat negara dari Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina, yang menyebut dakwaan terhadap Meng dan Huawei tidak adil dan tidak bermoral. Sedangkan Einar Tangen, analis politik dan investasi berpandangan tuntutan hukum ini telah dipandang sebagai sebuah siasat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah-tengah sengketa dagang antara negaranya dengan Cina.