Kronologi Krisis Venezuela dan Manuver Oposisi Hadapi Maduro

Sabtu, 26 Januari 2019 11:13 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis Venezuela mencapai puncaknya di masa pemerintahan Nicolas Maduro. Jatuhnya harga minyak berimbas secara cepat kepada perekonomian negara yang pernah berjaya sebagai negara terkaya di Amerika Latin.

Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat Venezuela membubung tak terjangkau pendapatan mereka, angka pengangguran meningkat tajam, dan terjadi hiperinflasi yang belum pernah terjadi. Diperkirakan 3 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya menjadi imigran gelap di negara-negara jiran.


Baca: Tentara Bayaran Rusia Lindungi Maduro dari Oposisi Venezuela

Di tengah krisis yang teramat parah itu, Nicolas Maduro untuk kedua kali memenangkan pemilu yang digelar tahun lalu. Awal Januari lalu ia resmi dilantik sebagai presiden Venezuela. Kelompok posisi memprotes hasil pemilu yang dituding curang dan tidak adil. Venezuela pun diguncang unjuk rasa dan protes dari rakyat yang mendukung kelompok oposisi di parlemen di bawah pimpinan Juan Guaido.

Guaido yang awal Januari lalu resmi dilantik sebagai ketua Majelis Nasional pada Rabu, 23 Januari menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dengan maksud untuk memimpin masa transisi pemerintahan sampai pemilihan berikutnya.

Advertising
Advertising

Guaido menuduh Maduro telah merebut kekuasaan dan menuding terjadi kecurangan pada proses pemilu 2018.

Pernyataan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela diakui oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mendukung Guaido dan menyebut Maduro bukan kepala negara yang sah.

Maduro menanggapi hal ini dengan menyatakan para pemimpin oposisi adalah boneka AS.

Warga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Caracas, Venezuela, 19 April 2017. Venezuela dilanda krisis ekonomi yang membuat angka inflasi terus meningkat dan membuat warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. REUTERS

Baca: Krisis Venezuela, Dunia Terbelah antara Dukung Maduro dan Guaido

Berikut kronologi krisis politik di Venezuela sejak terpilihnya Maduro sebagai presiden menggantikan Hugo Chavez hingga upaya kelompok oposisi menjatuhkan pemerintahan Maduro.

19 April 2013
Maduro terpilih sebagai Presiden Venezuela. Ia berjanji akan periode pemerintahannya adalah masa kemakmuran ekonomi, keadilan, dan perdamaian.

Oktober 2013
Maduro memperkenalkan undang-undang parlemen yang memberinya wewenang untuk memerangi korupsi. Menurutnya, orang yang korupsi akan menyabotase ekonomi nasional.
Pada saat itu, Venezuela mengalami inflasi tertinggi se-Amerika Latin sekitar 50 persen. Ada kekurangan barang dalam jaringan perdagangan, harga barang juga dibatasi oleh pemerintah. Presiden dan pemerintah negara menyalahkan oposisi dan pengusaha untuk ini.

Akhir November 2013
Kementerian Ekonomi Venezuela mencegah jaringan penjualan barang elektronik Daka yang produk-produknya sebelumnya telah disita dan dijual oleh pihak berwenang karena harga yang mahal.

Februari 2014
Para pendukung dan penentang presiden memenuhi jalanan di berbagai kota di Venezuela. Orang-orang terbunuh, terluka, dan ditahan akibat kerusuhan itu. Maduro menyatakan bahwa kerusuhan itu merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintah.

6 Desember 2015
Oposisi mendapatkan kendali atas parlemen sebanyak 2/3 kursi dari hasil pemilihan parlemen. Jatuhnya harga minyak dunia dan inflasi serius mata uang bolivar Venezuela menjadikan negara ini mengalami krisis ekonomi.

Desember 2016
Parlemen Venezuela mengakui Maduro bertanggungjawab atas situasi krisis di negara itu.

Juan Guaido.[REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]

Baca: AS Akan Pangkas Sumber Pendapatan Maduro, Dialihkan ke Oposisi

Januari 2017
Parlemen menyatakan bahwa Maduro dikeluarkan dari jabatannya karena kelalaian tugas. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa parlemen tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menurunkan Maduro.

April 2017
Maduro mengumumkan penarikan negara dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) yang tidak mengakui jabatan presidensialnya.

10 Januari 2019
Maduro dilantik sebagai Presiden Venezuela untuk kedua kalinya sampai tahun 2025. Parlemen membatalkan putusan Maduro untuk keluar dari OAS.

Parlemen Venezuela memilih pemimpin baru, Juan Guaido. Setelah dilantik, Guaido mengumumkan niatnya untuk menciptakan pemerintahan transisi demi mengembalikan ketertiban serta pemberian dana untuk pengembalian aset yang telah disita dari populasi negara melalui korupsi.

21 Januari 2019

Sekitar 25 tentara dengan dipimpin Sersan Luis Bandres menyerang pos Garda Nasional, yang terletak sekitar 0.6 kilometer, pada Senin subuh, 21 Januari 2019. Mereka menguasai pos penjaga itu dan menculik empat pejabat sambil meminta Presiden Nicolas Maduro mengundurkan diri.

23 Januari 2019

Unjuk rasa besar-besaran pecah di Venezuela atas seruan Guaido untuk menggulingkan pemerintahan Maduro yang kemudian dijawab Maduro sebagai upaya kudeta. Krisis Venezuela pun membuat dunia terbelah antara mendukung Maduro dan Guaido.

NAURA NADY | SPUTNIK NEWS

Berita terkait

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

2 jam lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

3 hari lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

3 hari lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

4 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya