TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Amerika serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melakukan shutdown terlama dalam sejarah negara itu. Shutdown adalah penutupan sementara aktivitas pemerintahan.

Shutdown yang dilakukan oleh Presiden Trump sampai Sabtu, 12 Januari 2019 sudah menginjak hari ke-22. Pada 22 Desember 2018, Trump memutuskan memberlakukan shutdown agar bisa menekan anggota parlemen Amerika Serikat supaya mau mengucurkan anggaran pengeluaran pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat – Mesiko sebesar US$ 5,7 miliar atau Rp 80 trililun.

Baca: Shutdown Pemerintahan Amerika Serikat Untungkan Kurs Rupiah

Menurut Linda Bilmes, professor bidang kebijakan publik dari Universitas Harvard, shutdown jarang sekali menghasilkan sebuah kemenangan. Sebaliknya, shutdown malah lebih banyak menciptakan masalah-masalah baru, membuat masyarakat gelisah, melukai para pegawai negeri atau PNS dan menciptakan perubahan kecil jangka panjang.

“Shutdown nyaris tidak akan berhasil, maksud saya ini seperti memotong tangan sendiri. Shutdown hanya akan menciptakan lebih banyak masalah, dari pada masalah yang diselesaikan oleh kedua belah pihak,” kata Bilmes, seperti dikutip dari time.com, Minggu, 13 Januari 2019.

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mengancam Pertumbuhan Lapangan Kerja

Menurutnya, setiap presiden Amerika Serikat dan para anggota parlemen yang mencoba menggunakan shutdown untuk memaksa salah satu pihak, umumnya akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sejarah Amerika Serikat mencatat, shutdown yang dilakukan presiden Amerika Serikat sebelumnya berakhir tanpa kemenangan dari kedua belah pihak.

“Mereka terus menghasilkan perselisihan pendapat dan shudown terus berjalan. Mereka tidak menyelesaikan perbedaan pendapat dan saya rasa ini bodoh menyelesaikan masalah melalui shutdown yang menyentuh faktor-faktor sosial dan penting bagi banyak masyarakat,” kata Bilmes.

Salah satu dampak shutdown adalah para PNS tidak digaji sehingga membuat mereka lebih baik membolos dari pada kerja tanpa dibayar. Kondisi ini bisa membuat layanan fasilitas umum lumpuh karena tak ada petugas yang melayani.

Sesuai janji kampanyenya, Trump berkeras ingin membangun tembok perbatasan Amerika Serikat – Meksiko, sebuah kebijakan presiden yang masih menjadi kontroversi. Langkah ini adalah bagian dari kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dikhawatirkan akan membawa kejatuhan Trump.

John Wilkerson, Direktur Pusat Kebijakan Politik Amerika dan Kebijakan Publik Universitas Washington, mengatakan seringkali hal yang membelakangi shutdown bukan soal kebijakan, melainkan soal politik. Rencana pembangunan tembok perbatasan hanyalah masalah kecil dari sebuah sudut pandang anggaran. Namun ini sebuah simbol besar bagi kedua pihak dan itulah yang mereka perebutkan.