Anggota DPR AS Tolak Terima Gaji Selama Penutupan Pemerintahan

Minggu, 13 Januari 2019 07:00 WIB

Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota DPR AS menolak gaji pertama sebagai aksi solidaritas terhadap 800 ribu pegawai pemerintah yang tak digaji akibat penutupan pemerintahan.

Anggota DPR dari Demokrat, Chris Van Hollen, adalah salah satu dari belasan anggota kongres yang menolak gaji selama penutupan pemerintahan yang kini berlangsung 22 hari, menurut laporan NBC News, 12 Januari 2018.

Terhitung hari Sabtu, pemerintahan Trump memecahkan rekor penutupan pemerintahan terlama sejak penghentian layanan pemerintahan pada 22 Desember tahun lalu.

Baca: Pemerintahan Trump Catat Rekor Penutupan Pemerintahan Terlama AS

Menurut Van Hollen, dirinya menolak gaji karena ia ingin diperlakukan sama seperti pegawai pemerintahan lain, yang tidak mendapat gaji karena penutupan pemerintahan membuat anggaran 2019 belum disahkan.

Advertising
Advertising

"Saya telah menginstruksikan kantor pencairan gaji Senat untuk memperlakukan saya seperti pegawai federal lainnya, setidaknya 800.000 yang tidak digaji saat ini. Jadi saya tidak akan mendapatkan gaji saya selama periode penutupan pemerintah ini," kata Van Hollen.

Setidaknya tercatat 14 anggota legislatif yang baru saja dilantik sebagai anggota Kongres AS, menolak gaji atau menyumbangkan gaji mereka, termasuk dari Partai Republik, Dan Crenshaw yang mewakili Texas.

Menurut Crenshaw, dia akan menunda menerima gaji sebesar US$ 174 ribu (Rp 2,4 miliar) sampai parlemen sepakat dengan Trump untuk membuka pemerintahan.

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mengancam Pertumbuhan Lapangan Kerja

Selain mereka yang menolak, ada juga yang menyumbangkan gaji mereka selama pegawai pemerintah tidak menerima gaji. Salah satunya anggota DPR Demokrat Richard Blumenthal yang menyumbangkan semua gaji pertamanya untuk yayasan Homes for the Brave, sebuah yayasan untuk membantu veteran perang tunawisma, Kemudian ada anggota DPR perwakilan Hawaii Mazie Hirono yang menyumbangkan gaji kepada bank makanan untuk mereka yang tidak mampu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi (tengah: blazer abu-abu) berpose bersama perempuan anggota Kongres AS terpilih ke-116 di Capitol Hill di Washington, AS 4 Januari 2019. [Leah Millis / Reuters]

Sementara beberapa anggota Kongres AS telah berkomitmen untuk menolak gaji demi pendanaan untuk sembilan departemen penting pemerintah, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman, dipulihkan, sebagian besar anggota Kongres tetap mengambil gaji mereka. Anggota yang tetap mengambil gaji memberikan gaji mereka untuk amal, namun ada juga yang beralasan mengambil gaji atau tidak tetap tidak mengubah apapun.

Baca: Government Shutdown Berlanjut, Bagaimana Nasib PNS AS Tanpa Gaji?

Para anggota DPR AS dan Senat AS mendapat gaji US$ 193.400 (Rp 2,7 miliar) per tahun, dibandingkan dengan gaji pekerja federal rata-rata US$ 51.340 (Rp 723 juta) per tahun, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, di mana 800.000 pegawai negeri terpaksa bekerja tanpa bayaran atau dirumahkan tanpa bayaran selama penutupan pemerintahan parsial yang melumpuhkan layanan publik Amerika Serikat.

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

8 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Gibran Wakil Presiden Terpilih, Berapa Gaji dan Tunjangannya?

4 hari lalu

Gibran Wakil Presiden Terpilih, Berapa Gaji dan Tunjangannya?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih. Berapa gaji dan tunjangan Gibran?

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya