TEMPO.CO, Berlin – Lembaga pertahanan siber Jerman, BSI, mengatakan peretasan data para politisi secara besar-besaran tidak bisa diketahui lewat kasus per kasus yang terdeteksi sejak tahun lalu. Ini baru bisa diketahui setelah seluruh data terekspos ke publik.

Baca:

Pemerintah Jerman mengatakan data dan dokumen milik ratusan politisi Jerman dan tokoh publik termasuk Kanselir Angela Merkel dipublikasikan secara online. Ini menjadi kebocoran data terbesar yang dialami Jerman.

“Hanya dengan menyadari rangkaian data yang dipublikasi lewat akun Twitter ‘G0d’ pada 3 Januari 2019 maka BSI bisa melakukan analisis lebih jauh pada 4 Januari 2019 dan menghubungkan kasus ini dengan empat kasus lainnya yang diketahui BSI pada 2018,” begitu pernyataan dari pengurus BSI seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 5 Januari 2019.

BSI melanjutkan penjelasannya bahwa pada awal Desember 2018 belum terlihat bakal ada kasus kebocoran data lanjutan.

Baca:

Menurut lembaga ini, enam dari tujuh partai politik di DPR Jerman terkena kebocoran data. Namun, partai sayap kanan yaitu Alternatif for Germany AfD tidak terkena aksi peretasan massal ini.

Pada 2018, para wakil rakyat mengatakan ada serangan siber kuat yang menjebol jaringan komputer di kantor kementerian Luar Negeri.

Para pejabat keamanan cenderung menyatakan peretasan data ini dilakukan sekelompok peretas asal Rusia. Namun, Kremlin membantah terlibat dalam kasus ini.

Baca:

Setelah terjadinya kebocoran data terbaru ini, Menteri Kehakiman Katarina Barley, mengatakan dia bakal menerapkan pengetatan keamanan terhadap para pembuat piranti lunak (software) dan operator penyedia jasa Internet.

“Kami sedang memeriksa cakupan yang bermanfaat dan dibutuhkan untuk pengetatan aturan hukum soal ini,” kata Barley kepada koran Welt am Sonntag seperti dilansir Reuters.

Menurut sumber di pemerintahan, otoritas menginvestigasi semua kemungkinan mengenai peretasan terbaru ini seperti espionase. Ini karena ada keyakinan aksi peretasan yang melibatkan data dalam jumlah sangat besar ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja.

Baca:

Menurut temuan awal BSI, kebocoran data ini terutama mengenai data pribadi dan akun pribadi. Namun, lembaga ini tetap mengaku bertanggung jawab untuk perlindungan jaringan komputer pemerintah.

Media RTE melansir pemerintah Jerman khususnya pemerintah Kota Hamburg menggandeng Komisioner Perlindungan Data dari Irlandia untuk menghentikan penyebaran data para politisi Jerman lewat Twitter.

Data yang bocor meliputi alamat rumah, nomor telpon genggam, surat-surat, tagihan, dan salinan berbagai dokumen. Data ini mulai bocor secara perlahan sejak Desember 2018 dan semakin banyak pada awal 2019.

Pemkot Hamburg, Jerman, mengatakan akun Twitter yang terlibat penyebaran data ini telah dihapus. Namun, pemkot masih menunggu respon dari manajemen Twitter untuk menghapus tautan yang berisi bocoran dokumen itu.