TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas migrasi Jerman telah memperluas upaya pembuktian terhadap kasus dugaan penipuan data pelamar pencari suaka. Sekarang ini, sekitar 10 petugas lapangan sedang disidik menyusul kecurigaan pemberian izin tinggal para para pengungsi tanpa dasar yang tepat.
Dikutip dari situs rt.com pada Senin, 21 Mei 2018, Federasi Migrasi dan Suaka Jerman atau BAMF, telah mengumumkan akan mengevaluasi sekitar 18.000 kasus pengungsi di kota Bremen terhitung sejak tahun 2000 menyusul terbongkarnya kasus seorang pejabat berwenang di wilayah itu yang kedapatan memberikan persetujuan izin tinggal pada hampir 2.000 pencari suaka pada rentan waktu 2013 dan 2016 terhadap para pelamar suaka yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah. Pejabat itu diduga telah menerima uang suap dari setidaknya 1.200 pencari suaka pada rentan waktu tersebut.
Baca Juga:
Baca: Pengadilan Jerman Tolak Gugatan Pengungsi terhadap Facebook
Kanselir Jerman Angela Merkel berfoto bersama pengungsi asal Suriah Anas Modamani. rt.com
Baca: 6.000 Pengungsi Anak-anak Hilang di Jerman, Ini Kisahnya
Sebelumnya pada hari Minggu kemarin, 20 Mei 2018, Jerman memastikan penyidikan terhadap kasus ini telah diperluas dengan masuknya lebih dari 10 pejabat lapangan pemberi suaka dalam daftar investigasi. BAMF mengumumkan akan mengevaluasi tempat para pejabat itu bertugas. Sedangkan untuk 2017, total ada sekitar 8.500 kasus akan dievaluasi.
Tak hanya itu, BAMF juga akan mengevaluasi sebuah komplain dari seorang pegawai pemerintahan yang pada 6 Februari 2018 telah meminta dilakukan evaluasi karena adanya penilaian berbeda prosedur pemberian suaka. Badan Audit tertinggi Jerman telah diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofe, agar melakukan upaya pembuktian atas kasus penipuan pelamaran pencari suaka ini.
Lebih dari 1.6 juta pengungsi, yang umumnya dari Afrika dan negara-negara Timur Tengah, tiba di Jerman sejak 2014 menyusul diterbitkannya kebijakan 'buka pintu' yang dilakukan oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel. Gelombang migran yang membanjiri Jerman telah membuat negara itu terbelah secara politik hingga naiknya dukungan paa partai anti-migran, Partai Alternatif Jerman atau AfD. Naiknya dukungan pada AfD juga terjadi saat sejumlah serangan teror yang melibatkan pengungsi terjadi di Jerman, termasuk tindak kekerasan seksual.
Pada Oktober 2017, Partai CDU dan partai turunanya, CSU sepakat untuk hanya menerima sekitar 200 ribu pencari suaka per tahun. Majalah Der Spiegel mewartakan dalam dua tahun ke depan Jerman berencana menghabiskan sekitar €78 miliar untuk mengatasi masalah terkait migrasi.
