TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan pemerintah Taiwan di Indonesia menduga agen-agen perekrutan yang menyebarkan kabar tidak benar mengenai kerja paksa mahasiswa Indonesia yang mengikuti program kuliah-magang kerja.

Agen-agen perekrutan ini diduga tidak terima atas peraturan pemerintah Taiwan yang tidak lagi memperbolehkan mereka merekrut mahasiswa Indonesia untuk mengikuti program kuliah-magang kerja.

Baca: Pemerintah Taiwan: Tak Ada Mahasiswa Indonesia Alami Kerja Paksa

Menurut John C. Chen sebagai perwakilan pemerintah Taiwan di Indonesia, peraturan agen dilarang merekrut mahasiswa Indonesia untuk program kuliah-magang kerja atau Industry-University Internship diberlakukan sejak tahun kedua program ini berjalan.

Peraturan ini dibuat berdasarkan hasil evaluasi tahun pertama program pada 2017 yang menemukan agen-agen perekrutan memanfaatkan program tersebut. Namun Chen tidak merinci tentang agen memanfaatkan program kuliah-magang kerja.

"Program ini baru berjalan 2 tahun. Pada tahun pertama diakui pemerintah, universitas, dan perusahaan tidak berpengalaman, sehingga agen memanfaatkannya. Namun dengan perjalanan waktu, pemerintah Taiwan sudah mendengar premasalahan ini lalu membuat peraturan bahwa sekarang tidak boleh melalui agen, harus langsung. Ini mengakibatkan agen-agen tidak suka dan membuat berita-berita yang tidak benar," kata Chen dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan oleh seorang alumni warga Indonesia dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019.

Baca: KDEI Taipei Selidiki Dugaan Kerja Paksa Mahasiswa RI di Taiwan

Chen kemudian menjelaskan sifatnya subjektif jika ada yang menilai program kuliah-magang kerja semata-mata untuk bekerja dan bukan untuk kuliah. Namun dia membenarkan bahwa program ini dikhususkan untuk mahasiswa yang kurang mampu secara finansial.

"Sambil bekerja sambil kuliah, sehingga bisa mendapatkan gelar S1. Jadi tidak sekadar jadi TKI, contohnya," ujarnya.

Ia menegaskan, mahasiswa yang mengikuti program ini diwajibkan untuk mengikuti internship selama 20 jam seminggu. Sedangkan magang kerja sifatnya pilihan, bukan kewajiban dengan ketentuan maksimal 20 jam per minggu. Hanya saja, mahasiswa yang tidak mengambil magang kerja berarti tidak punya penghasilan.

Baca: 5 Poin Klarifikasi Isu Kerja Paksa Mahasiswa Indonesia di Taiwan

Apabila ada mahasiswa Indonesia yang tidak berkenan dengan program kuliah-magang kerja, maka pemerintah Taiwan mempersilahkan mahasiswa memilih program reguler namun kerja magang akan dibatasi.

Mahasiswa yang mengikuti program kuliah-magang kerja di Taiwan tidak memilih sendiri perusahaan tempatnya bekerja, melainkan universitas yang mempersiapkan perusahaan untuk mahasiswa.