Usai Liput Pemilu, Puluhan Wartawan Bangladesh Dianiaya

Rabu, 26 Desember 2018 13:55 WIB

Ilustrasi wartawan Bangladesh.[Public Radio International]

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar dua puluhan pemuda bertopeng menyerang sekelompok wartawan Bangladesh dengan tongkat hoki dan pemukul yang meliput kampanye pemilu. Sepuluh wartawan terluka setelah mereka diserang saat beristirahat di hotel setelah meliput kampanye.

Menurut laporan Reuters yang dikutip pada 26 Desember 2018, peristiwa terjadi pada Senin tengah malam di kota Nawabgonj, sekitar 40 kilometer dari Dhaka, usai kampanye politik untuk pemuli yang akan digelar pada 30 Desember.

Baca: Pemilu Bangladesh, Facebook dan Twitter Hapus Akun Berita Bohong

Para penyerang yang identitasnya belum diketahui juga merusak jendela dan merusak puluhan mobil media, kata jurnalis.

"Beberapa dari kami berlingdung di dalam toilet karena takut," kata Abdullah Tuhin, salah satu jurnalis dari TV lokal. "Penyerang mengancam rekan-rekan kami dan menyuruh kami segera pergi atau menghadapi konsekuensi serius."

Advertising
Advertising

Kekerasan Buntut Pemilu Kontroversial di Bangladesh Menyebar

Dhaka Reporters Unity, sebuah asosiasi jurnalis, mengatakan banyak dari anggotanya terluka akibat serangan, namun belum diketahui seberapa parah luka korban.

Pejabat tinggi Kepolisian Dhaka, Shah Mizan, mengatakan pihaknya langsung mengirim tim ke TKP, namun belum mengidentifikasi para pelaku atau menangkap pelaku sejauh ini.

Partai oposisi mengklaim serangkaian serangan dan kekerasan beberapa hari terakhir dilakukan oleh simpatisan partai berkuasa selama masa pemilu.

Namun partai petahana PM Sheikh Hasina, Partai Liga Awami, yang ingin memenangkan pemilu untuk periode ketiga menyangkal tuduhan telah melakukan intimidasi terhadap wartawan dan kandidat.

Baca: Rusuh di Bangladesh Berlanjut, Sejumlah Jurnalis Dipukuli

Salah satu anggota parlemen oposisi, Salma Islam, istri dari pemilik surat kabar dan TV mengaatakan akan mengajukan gugatan terkait serangan di hotel.

Sebanyak 32 wartawan dan editor media yang diwawancara mengatakan penguatan hukum pencemaran nama baik baru-baru ini menyebarkan iklim ketakutan di media Bangladesh selama masa pemilu, namun pemerintah menyangkal mengekang kebebasan berbicara tersebut.

Berita terkait

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

20 jam lalu

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

1 hari lalu

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

Insan media yang terlibat dalam kontestasi atau menjadi tim sukses pada Pilkada 2024 diminta mengundurkan diri sebagai wartawan

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

2 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sekolah di Bangladesh Dibuka Kembali Walau Gelombang Panas

5 hari lalu

Sekolah di Bangladesh Dibuka Kembali Walau Gelombang Panas

Perubahan iklim telah berkontribusi pada gelombang panas yang semakin sering, semakin buruk dan semakin panjang selama musim panas di Bangladesh.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

8 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya