TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe akan mencari cara untuk membantu pekerja bergaji menyusul perkembangan situasi ekonomi Prancis sekarang ini. Keputusan pemerintah Prancis menaikkan harga BBM per Januari 2019 terpaksa ditunda karena telah memicu aksi unjuk rasa berujung tindak kekerasan.

“Saya siap untuk membantu menaikkan gaji mereka yang menerima upah rendah tanpa merusak daya saing dan bisnis kami secara berlebihan,” kata Philippe kepada majelis tinggi DPR seperti dikutip dari Reuters, Jumat, 7 Desember 2018.

Sementara itu, Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire mengatakan pihaknya siap mempercepat pemotongan pajak bagi sektor rumah tangga. Kementerian Keuangan Prancis juga ingin para pekerja mendapatkan bonus yang bebas pajak.

Baca: Redam Unjuk Rasa Terburuk, Prancis Tunda Harga BBM Naik

Penduduk melewati bangkai mobil, di Paris, Prancis, 1 Desember 2018. Sejumlah mobil dan sepeda motor dibakar oleh para pengunjuk rasa yang memakai rompi kuning yang menjadi simbol protes para sopir terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). REUTERS/Charles Platiau

Baca: Antisipasi Unjuk Rasa BMM, Aktivitas di Kota Paris Dihentikan

Rencana kenaikan BBM telah memicu kerusuhan di Prancis. Kerusuhan yang terjadi pada Sabtu, 1 Desember 2018, terparah di Paris sejak 1968 silam. Situasi ini menandakan pemerintah Prancis gagal meredam pemberontakan.

Philippe mengumumkan penundaan kenaikan harga BBM yang awalnya direncanakan berlaku pada 1 Januari 2019. Harga BBM yang awalnya diusulkan sebesar 4 sen euro perliter menjadi 1,42 € atau $ 1,62 atau sekitar Rp23 ribu per liter di Paris. Harga itu sedikit lebih dari mahal dari harga solar.

Penundaan harga BBM itu diharapkan bakal mengahkiri unjuk rasa. Deutsche Welle melaporkan, Philippe menyerukan diakhirinya tindak kekerasan. Tidak ada kenaikan harga BBM yang layak untuk dipertaruhkan dengan keutuhan Prancis.

Jika unjuk rasa dengan tindak kekerasan pada Sabtu, 1 Desember 2018 lalu terulang lagi, maka hal ini akan menjadi pukulan bagi perekonomian Prancis dan meningkatkan keraguan atas ketahanan pemerintah.

Para pengunjuk rasa menganggap Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai sumber masalah. Presiden Macron baru-baru ini melakukan reformasi yang memperlemah peraturan-peraturan perburuhan, memangkas pajak barang-barang mewah, dan memberlakukan pajak BBM sehingga membuat harga BBM menjadi naik. Mereka menyebut Macron sebagai presiden kaum kaya raya Prancis.

Dalam unjuk rasa kelompok rompi kuning melebur bersama kelompok kelas menengah dan kelas pekerja Prancis yang menyampaikan rasa frustrasi mereka mengenai standar hidup mereka yang menurun. Mereka mengatakan pendapatan mereka tak mampu menjangkau kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

REUTERS | MIS FRANSISKA DEWI