TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, memerintahkan agar laporan audit pada 2016 soal pendanaan 1MDB diubah, termasuk menghapus nama, Low Taek Jho atau Jho Low, seorang perencana keuangan.

Permintaan itu dibenarkan oleh Auditor Jenderal Malaysia, Madinah Mohamad. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, 24 November 2018, Madinah mengatakan sejumlah temuan dari tim audit yang disampaikan pada Najib pada Februari 2016 telah dihapus dan diubah.

Baca: Najib Razak Diadili Karena Terlibat Pencucian Uang

"Mantan perdana menteri telah memerintahkan penghapusan paragraf yang mengandung dua versi pernyataan mengenai pendanaan 1MDB sampai akhir 2014 dan sebuah investigasi langsung dilakukan oleh otoritas berwenang," kata Madinah, seperti dikutip Reuters, 26 November 2018.

Madinah mengatakan sekretaris pribadi Najib telah meminta mantan auditor jenderal agar menghapus paragraf yang menyebut kehadiran Jho Low di salah satu pertemuan Dewan 1MDB.

Baca: Najib Razak Minta Jho Low Bertanggung Jawab Soal Equanimity?

Dikonfirmasi hal ini Shafee & Co, Firma Hukum yang mewakili Najib, mengatakan sudah menjadi prosedur standar dalam setiap proses audit bahwa auditor dan yang diaudit melakukan pertemuan untuk berdiskusi soal rancangan laporan untuk klarifikasi dan membetulkan segala ketidakakuratan yang muncul sebelum laporan itu menjadi laporan akhir.

Shafee & Co mengatakan kehadiran Jho Low di pertemuan dewan 1MDB telah disampaikan ke parlemen Malaysia pada Desember 2015 atau ketika Kementerian Keuangan Malaysia menyatakan Jho Low berada di pertemuan itu untuk mewakili Pangeran Turki Bin Abdullah, pemilik PetroSaudi Inc.

Laporan audit tanpa amandemen telah dimasukkan ke Lembaga Antikorupsi Malaysia atau MACC dan Kepolisian Malaysia agar dilakukan investigasi lebih lanjut.

Menurut otoritas Malaysia dan Amerika Serikat yang menyelidiki 1MDB, Jho Low, telah digambarkan sebagai pemain kunci dalam skandal korupsi dan pencucian uang 1MDB. Jho Low tidak memiliki jabatan resmi di 1MDB, tetapi dia memberikan nasehat dalam bidang investasi dan negosiasi untuk mendapatkan sejumlah kesepakatan bagi 1MDB.

Najib terguling dalam posisinya sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika dia kalah dalam pemilu 9 Mei lalu. Saat ini dia menghadapi dakwaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan terkait 1MDB. Najib mengklaim tak bersalah atas segala tuduhan yang diarahkan padanya.