TEMPO.CO, Jakarta - Swiss menggelar jajak pendapat bagi warganya untuk memutuskan pada dua proposal terpisah, yang bertujuan untuk melindungi petani Swiss dan memastikan bahwa makanan dari petani dan produsen domestik dan asing lebih sehat, lebih ramah lingkungan dan ramah hewan.

Baca: Desa di Swiss Beri Warga Tunjangan Pendapatan Hingga Rp 38 Juta

Namun jajak pendapat menunjukkan kekhawatiran pada biaya, oposisi pemerintah, dan faktor-faktor lain telah merusak dukungan publik untuk proposal, referendum terbaru dalam bentuk demokrasi langsung Swiss yang memberi warga pernyataan mengenai hal-hal yang sangat diminati publik.

Peternakan Sapi di Swiss [swissfarm.co.nz]

Proposal pertama yakni Fair-Food Initiative atau "Penyesuaian Kualitas Pangan", yang akan meminta pemerintah Swiss untuk mempromosikan makanan yang ramah lingkungan, ramah hewan dan cukup diproduksi, dan dapat meminta inspektur Swiss untuk bepergian ke luar negeri untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan.

Aturan ini berupaya melarang impor ternak dan produk-produk hewani yang berasal fasilitas industri skala besar. Program ini juga akan mempromosikan produk lokal musiman dan membutuhkan daftar bahan pangan yang lebih rinci pada kemasan makanan.

Dilansir dari Le News, proposal kedua, program Popular Initiative For food sovereignty atau "Kedaulatan Pangan", yang disponsori oleh serikat petani Uniterre, bertujuan untuk memastikan Swiss mempertahankan model pertaniannya saat ini. Para pemrakarsa berpendapat bahwa mengizinkan hasil pertanian asing ke pasar Swiss berbahaya bagi sektor ini. Mereka menginginkan peraturan baru dan bea impor yang lebih tinggi untuk melindungi model tradisional pertanian Swiss yang berpusat pada pertanian keluarga kecil.

Baca: Basmi Penyakit, Selandia Baru Siap Bunuh 150 Ribu Sapi

Para pendukung mengatakan bahwa gagasan tersebut sebagian dirancang untuk membantu mengurangi pemborosan, sebab sepertiga dari semua makanan akhirnya dibuang, sebagian besar karena kedaluarsa atau pemusnahan produk yang dianggap buruk.

Cabang eksekutif Swiss, Dewan Federal, dan parlemen mendukung konsep tersebut, tetapi mengatakan legislasi yang ada sudah menuju ke arah yang benar. Namun mereka mengatakan proposal itu dapat membatasi pilihan, menaikkan harga dan membahayakan perjanjian perdagangan Swiss dengan mitra dagang.

Para pendukung menilai program "Kedaulatan Pangan" untuk mengendalikan penurunan jumlah peternakan Swiss dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini sekitar 100.000 lapangan pekerjaan lebih sedikit pekerjaan pertanian berkurang selama 30 tahun terakhir.

Dalam foto 23 Agustus 2011 ini, sapi perah merumput di wilayah Emmental Swiss. Parlemen Swiss berupaya mengesahkan dua proposal terpisah yang bertujuan untuk melindungi petani Swiss dan memastikan bahwa makanan dari petani dan produsen dalam dan luar negeri lebih sehat, lebih ramah lingkungan dan ramah hewan. (Foto AP / Mark D. Carlson, File)

Melalui program ini pemerintah ingin menaikkan gaji petani dan memastikan bahwa bahan pangan yang diimpor memenuhi standar Swiss.

Ini akan memastikan harga yang adil untuk produk Swiss dan mengharuskan makanan impor mematuhi peraturan Swiss, dan jika tidak, menghadapi kemungkinan larangan impor.

Baca: Takut Sanksi AS, Bank Swiss Bekukan Aset Rusia Rp 73 Triliun

Pemerintah Swiss mengatakan rencana ini akan menjadi kontra-produktif, memicu konsumen Swiss untuk beralih ke negara tetangga Austria, Prancis, Jerman atau Italia untuk berbelanja.

Usulan itu pada akhirnya akan menurunkan permintaan untuk produk domestik, sehingga merugikan para petani yang awalnya bertujuan untuk menyokong.

Pemerintah Swiss juga berpendapat bahwa prakarsa itu juga dapat melanggar hukum dan peraturan perdagangan internasional dan mendorong mitra dagang di industri pangan untuk membalas jika dirugikan.