Vatikan - Cina Sepakati Mekanisme Penunjukan Uskup Bersama
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Minggu, 23 September 2018 13:11 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Vatikan menandatangani perjanjian penting terkait mekanisme penunjukan uskup di Cina, meskipun para kritikus mengecam kesepakatan itu seperti menjual diri kepada pemerintah Komunis Cina.
Perjanjian sementara, yang ditandatangani di Beijing oleh wakil menteri luar negeri dari kedua belah pihak, diumumkan ketika Paus Fransiskus mengunjungi Lituania dalam perjalanan empat hari ke negara-negara Baltik, seperti dilaporkan Reuters, 23 september 2018.
Baca: Vatikan Dekati Cina, Kardinal Senior Tuntut Menlu Vatikan Mundur
Kesepakatan ini akan memberi Tahta Suci peran yang menentukan dalam pengangkatan semua uskup di Cina, di mana sekitar 12 juta umat Katoliknya terpecah antara umat gereja yang setia kepada Vatikan dan Asosiasi Patriotik Katolik yang diawasi oleh negara.
Vatikan mengatakan kesepakatan itu, suatu terobosan setelah bertahun-tahun negosiasi, dan menyebut kesepakat ini tidak politis tapi pastoral.
Pernyataan Takhta Suci tidak menyebutkan Taiwan, yang diakui Vatikan secara diplomatis dan yang dipandang Cina sebagai provinsi yang memberontak.
Namun para diplomat mengatakan perjanjian itu adalah awal untuk memulai kembali hubungan diplomatik dengan Cina setelah 70 tahun. Cina sendiri tidak mengizinkan negara-negara lain memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Taiwan sekarang memiliki hubungan formal dengan hanya 17 negara dan Vatikan adalah satu-satunya di Eropa.
Baca: Cina dan Vatikan Bahas Soal Mekanisme Penunjukkan Uskup
Vatikan mengatakan Paus berharap proses baru dapat dimulai, yang akan memungkinkan luka masa lalu dapat disembuhkan, yang mengarah ke pendekatan penuh dari semua umat Katolik Cina.
Tetapi prospek dari kesepakatan tersebut telah membagi komunitas umat Katolik di seluruh Cina, beberapa di antaranya takut akan penindasan yang lebih besar jika Vatikan menyerahkan lebih banyak kendali ke Beijing.
Sumber-sumber Vatikan mengatakan kesepakatan dengan pemerintah Cina tidak akan dipublikasikan dan dapat ditinjau ulang dan diperbaiki di masa depan.
Seorang juru bicara Vatikan, dilansir dari USA Today, mengatakan kesepakatan itu akan berfungsi sebagai cetak biru untuk penunjukan uskup di masa depan, yang memimpin umat beriman di keuskupan mereka.
Juru bicara Vatikan Greg Burke, yang berbicara di Lithuania, di mana Paus Fransiskus berkunjung, mengatakan tujuan dari perjanjian itu memungkinkan umat beriman untuk memiliki uskup yang memiliki hubungan dengan Roma tetapi pada saat yang sama diakui oleh otoritas Cina.
Baca: Hubungan Cina-Vatikan Membaik, Taiwan Was-was
Kardinal Pietro Parolin, Menteri Luar Negeri Vatikan, mengatakan Paus dan otoritas Cina akan bersama-sama menyetujui penunjukan uskup baru.
"Apa yang dibutuhkan sekarang adalah persatuan, kepercayaan, dan dorongan baru," kata Parolin.
Tidak jelas bagaimana perjanjian baru akan mempengaruhi para pemimpin Katolik yang menentang pemerintah Cina. Uskup Guo Xijin dari Shanghai, kepala keuskupan bawah tanah oposisi pemerintah, dijemput oleh agen pemerintah pada Maret.
Pendeta Bernardo Cervellera, pemimpin redaksi dari kantor berita misionaris Asia News, mengatakan bahwa Guo dan yang lain telah ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan beberapa pendeta dipenjarakan. Dia mengatakan sekitar 10 pendeta berada di penjara di provinsi Hebei dekat Beijing sekitar setahun yang lalu, tetapi dia tidak tahu situasi mereka saat ini.
Baca: Cina Bujuk Vatikan Putuskan Hubungan dengan Taiwan
Francesco Sisci, seorang ahli sinologi dan peneliti Italia di Universitas Renmin di Beijing, mengatakan kepada South China Morning Post bahwa Tahta Suci telah berkonsultasi dengan semua uskup di Cina sebelum menandatangani kesepakatan.
"Banyak orang di luar Cina akan mengatakan bahwa Beijing belum menyampaikan janji-janjinya, dan bahwa Vatikan telah ditipu, tetapi semua uskup di Cina mendukung perjanjian itu," kata Sisci.
