Cina dan Vatikan Bahas Soal Mekanisme Penunjukkan Uskup

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Paus Fransiskus menyampaikan pesannya pada saat salam natalnya ke Kuria Roma di Aula Clementine di Vatikan, 21 Desember 2017.  (Claudio Peri/pool photo via AP)

    Paus Fransiskus menyampaikan pesannya pada saat salam natalnya ke Kuria Roma di Aula Clementine di Vatikan, 21 Desember 2017. (Claudio Peri/pool photo via AP)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina mengklaim melakukan sejumlah upaya untuk membangun hubungan formal dengan Vatikan.

    Seorang pejabat Cina pada Selasa, 3 April 2018 mengatakan upaya nyata itu dilakukan saat ekspektasi perjanjian penting antara Takhta Suci dan Beijing pada penunjukan uskup terus tumbuh.

    Umat Katolik Cina terbagi antara mereka yang menghadiri gereja-gereja resmi yang didukung oleh para uskup yang ditunjuk pemerintah dan gereja-gereja "bawah tanah", yang secara teknis ilegal. Gereja bawah tanah ini sebagian besar di antaranya setia kepada Vatikan.

    Baca: Gereja Terus Dibongkar, Umat Kristen di Cina Resah

    Hubungan penuh kedua pihak akan memberi gereja kerangka hukum untuk melindungi sekitar 12 juta umat Katolik Cina. Pengurus gereja bakal beralih fokus pada pertumbuhan warga Katolik di negara di mana gereja-gereja Protestan sudah berkembang pesat.

    Gambar yang diambil dari video oleh China Aid, warga melihat saat Gereja Lampstand Gold dihancurkan di Linfen di provinsi Shanxi, China utara, 9 Januari 2018. Gereja yang dibangun secara independent, maka Pemerintah China akan menangkap Pastor dan menghancurkan Gereja tersebut. (China Aid via AP)

    Rincian kesepakatan kerangka kerja yang akhirnya bisa mengarah pada hubungan diplomatik antara Takhta Suci dan Beijing dikerjakan ketika delegasi Vatikan mengunjungi China pada akhir tahun lalu.

    Baca: Bosan Miskin, Warga Cina Ganti Poster Yesus dengan Xi Jinping

    "Dari perspektif pemerintah kami, kami selalu mempertahankan keinginan yang jujur untuk meningkatkan hubungan dan pemerintah Cina selalu melakukan upaya nyata," kata Chen Zongrong, mantan wakil kepala Administrasi Negara untuk Urusan Agama.

    Berdasarkan kesepakatan resmi yang tengah diupayakan, Vatikan akan memiliki suara dalam negosiasi untuk penunjukan uskup di Cina pada masa depan.

    Masalah lain yang harus diselesaikan adalah Taiwan, yang memerintah sendiri. Taiwan mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan Vatikan. Cina, bagaimanapun, menganggap Taiwan sebagai provinsi yang tidak memiliki hak untuk hubungan independen dengan negara lain.

    Chen, yang kehilangan posisinya selama perombakan pemerintah Cina pada bulan lalu, menambahkan saluran komunikasi dengan Vatikan tidak terhalang dan Beijing berharap Gereja Katolik Roma dapat segera menanggapi upaya nyata Cina itu.

    "Namun, agama di Cina harus independen dari pengaruh luar dan terorganisir di dalam negeri," tegas Chen, seperti dilansir The Star pada 3 April 2018.

    Xiao Hong, mantan juru bicara pemerintah, mengatakan Cina secara aktif mengejar pembicaraan dengan Vatikan.

    Berita tentang kesepakatan, yang akan datang, telah memecah komunitas Katolik di seluruh Cina. Beberapa pemimpin agama dan orang beriman di dalam maupun di luar Cina mengkritisi kesepakatan itu.

    Kardinal Joseph Zen, 86, mantan uskup Hong Kong yang vokal, mengatakan Vatikan akan "dijual" ke Partai Komunis yang berkuasa di Cina.

     Pemerintah Cina sendiri, seperti pernah dilansir Reuters, merobohkan gereja besar di negara komunis itu dengan alasan tidak sesuai dengan prosedur. Padahal gereja itu telah berdiri selama beberapa tahun dengan jumlah jemaat mencapai ribuan orang. 

    Ini terjadi pada Gereja Lampstand Gold di Linfen, Provinsi Shanxi, Cina, yang dibongkar paksa lalu dirobohkan pada awal Januari 2018. Pekerja merobohkan gerejak itu menggunakan sejumlah dinamit dan palu godam. Jamaah yang melihat dari kejauhan tidak bisa berbuat banyak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.