TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Prancis berencana untuk mengurangi 4.500 posisi pegawai negeri sipil atau PNS pada 2019 dan 10.000 posisi lainnya pada 2020 akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji selama kampanyenya untuk memotong 120.000 pekerja yang dibayar negara, termasuk 50.000 pegawai negeri, selama periode lima tahun. Pada 2018, sebanyak 1.600 pekerjaan pegawai negeri telah hingga kini.

Baca: Trump Menjauh, Macron: Eropa Tidak Bisa Andalkan Amerika

"Pada 2019, kami memperkirakan sekitar 4.500 pegawai negeri akan di-PHK. Pada 2020, jumlahnya akan lebih dari 10.000 posisi...untuk pegawai negeri sipil, kami akan mematuhi tujuan presiden untuk menghapus 50.000 posisi pada 2022," kata Perdana Menteri Edouard Philippe, seperti dilansir dari Sputniknews, 28 Agustus 2018.

Mengurangi jumlah pegawai negeri bukanlah fondasi, tetapi konsekuensi dari transformasi reformasi pemerintahan yang mendapatkan momentum, kata perdana menteri. Kementerian keuangan dan penyiaran publik akan menjadi yang paling terpengaruh oleh pemotongan itu.

Baca: Soal Lira, Cina, Qatar, Jerman, Prancis dan Rusia Dukung Turki

Namun demikian, juga akan ada perekrutan di sektor publik yang diprioritaskan, termasuk lebih dari 2.000 posisi tambahan di sektor penegakan hukum dan 1.300 di pengadilan.

"Perkiraan pertumbuhan yang akan kami bangun ini (2019) anggaran akan menjadi 1,7 persen," kata Perdana Menteri, seperti dilansir dari The Local.

Ekspresi Ratu Mathilde dan Raja Philippe dari Belgia serta Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menyaksikan pertandingan tim nasional sepakbola Belgia dan Prancis di babak semi final Piala Dunia 2018 (dok. dailymail.co.uk)

"Ketika kami menyiapkan tahun anggaran, kami memproyeksikan 1,7 persen untuk 2018 dan 2019. Kami dikritik karena kami terlalu berhati-hati, dan hari ini kami kembali ke angka itu. Yang penting, tetapi yang penting adalah kebijakan yang sedang dikejar, dan kami tetap berada di jalur itu dan terus melangkah," lanjut Philippe.

Pada 1 Agustus, Menteri Keuangan Gerald Darmanin juga memangkas proyeksi pertumbuhan untuk 2018 dari 2,0 persen, memperkirakan bahwa itu akan "tidak kurang dari 1,8 persen".

Baca: Rouhani Telepon Macron Soal Komitmen Perjanjian Nuklir dan Bisnis

Pemerintah telah menurunkan proyeksinya setelah perlambatan pada semester pertama tahun ini, dengan ekonomi Prancis hanya tumbuh 0,2 persen di paruh pertama dan kedua, dibandingkan dengan pertumbuhan 0,7 persen dalam tiga bulan terakhir tahun 2017.

Darmanin sebelumnya mengatakan target defisit 2,3 persen untuk tahun berjalan tidak akan berubah, namun Philippe mengakui jika pertumbuhan ekonomi Prancis melambat, pasti akan ada dampak.