TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, menolak pengunduran diri para pejabat tinggi keamanan Afganistan dan meminta untuk tetap berada di jabatan mereka.

Dilaporkan Associated Press, 27 Agustus 2018, istana kepresidenan Afganistan mengatakan bahwa Presiden Ghani menolak permintaan pengunduran diri yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Tareq Shah Bahrami, Menteri Dalam Negeri Wais Ahmad Barmak dan Masoum Stanekzai, pejabat tinggi intelijen Afganistan.

Baca: Taliban Sambut Ajakan Rusia Bahas Perdamaian di Afganistan

Pada Sabtu, Ghani menerima pengunduran diri Mohammed Haneef Atmar, penasihat keamanan nasionalnya, dan menggantikannya dengan Hamdullah Mohib, yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar untuk Amerika Serikat.

Perombakan keamanan terjadi setelah berminggu-minggu serangan tak henti-hentinya oleh Taliban, yang telah merebut beberapa distrik di seluruh negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok gerilyawan juga telah meningkatkan profil diplomatiknya, mengirim delegasi resmi ke Indonesia dan Uzbekistan, dan menerima undangan untuk pembicaraan di Moskow.

Tareq Shah Bahrami [Wall Street Journal]

Dilansir dari Reuters, juru bicara pemerintah Afganistan, Haroon Chakansuri, mengatakan Ashraf Ghani meminta tiga pejabat keamanan untuk melanjutkan tugas mereka dan bekerja menuju perbaikan situasi keamanan.

Dua pejabat senior kementerian dalam negeri mengatakan para pejabat keamanan memiliki perbedaan kebijakan dengan pemerintah di tengah keamanan yang memburuk sebagai alasan utama untuk mengundurkan diri.

Namun, Ghani menolak pengunduran diri dan malah memerintahkan mereka untuk menemukan cara untuk mencegah serangan baru oleh kelompok militan Taliban.

Baca: Roket Barrage Serang Istana Presiden Afganistan

Pertempuran sengit antara gerilyawan Taliban, serta kelompok militan lainnya, dan pasukan keamanan telah berkobar di Afganistan tahun ini. Ada juga serangan bunuh diri di Kabul dan kota-kota besar lainnya.

Pihak berwenang telah bersiap untuk lebih banyak serangan menjelang pemilihan parlemen Afganistan yang digelar pada 20 Oktober. Skala kekerasan telah mengejutkan para pejabat pemerintah, yang menghadapi kritik pahit atas penanganan perangnya.