TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Menteri Maroko menyetujui rancangan undang-undang yang memberlakukan kembali wajib militer bagi pria dan perempuan muda untuk pertama kalinya sejak 2006.

"Perempuan dan laki-laki warga berusia antara 19 dan 25 tahun wajib melakukan wajib militer selama 12 bulan," tulis pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara Kerajaan Istana Abdelhak Lamrini, seperti dilaporkan Reuters, 21 Agustus 2018.

Baca: Maroko Hukum Pemimpin Demonstrasi 20 Tahun Penjara

Rancangan undang-undang, yang akan mulai berlaku setelah diterbitkan dalam buletin resmi, akan menetapkan pengecualian dan hak dan tanggung jawab dari para peserta dinas militer.

"Wajib militer bertujuan untuk mempromosikan patriotisme di antara kaum muda, dalam kerangka korelasi antara hak dan tanggung jawab kewarganegaraan," isi pernyataan.

Militer Maroko dan AS saat latihan bersama di Afrika [Morocco World News]

Maroko telah melihat unjuk rasa yang dipimpin kaum muda di daerah-daerah yang secara ekonomi terpinggirkan seperti wilayah Northern Rif dan kota timur Jerrada dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa kritikus melihat hukum ini sebagai langkah untuk mendorong kesetiaan kepada negara di antara kaum muda yang menghadapi masalah ekonomi dan sosial.

Dewan menteri diketuai oleh Raja Mohammed, yang juga komandan tertinggi dan kepala staf umum Angkatan Bersenjata Kerajaan Maroko.

Baca: 50 Persen Pemuda Denmark Tidak Cocok Masuk Militer, Kenapa?

Setelah pertemuan dewan, Raja Maroko menyampaikan pidato televisi yang mendesak pemerintah untuk berbuat lebih banyak untuk mengendalikan pengangguran dan meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan.

"Kita tidak bisa membiarkan sistem pendidikan kita terus menghasilkan orang yang menganggur, terutama di cabang-cabang studi tertentu, di mana lulusan, seperti semua orang tahu, merasa sangat sulit untuk mengakses pasar kerja," kata Raja Mohammed.