Qatar Menuduh Arab Saudi Halangi Warganya Pergi Haji
Reporter
Non Koresponden
Editor
Choirul Aminuddin
Minggu, 19 Agustus 2018 10:41 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Qatar menuduh Arab Saudi menghalangi warganya menunaikan ibadah haji tahun ini. Tudingan itu ditolak pejabat Kerajaan Arab Saudi.
Sekitar 1.200 warga negara Qatar telah mengantongi izin menjalankan ibadah haji sesuai dengan kuota. Namun pejabat Qatar mengatakan kuota itu mustahil bisa diwujudkan bagi warganya beribadah tahun ini.
Baca: Jemaah Qatar dan Suriah Dilarang Haji, Arab Saudi Dikecam
Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada Juni 2017. Pemutusan hubungan diplomatik itu disusul dengan blokade wilayah laut, udara, dan darat terhadap Negara Teluk tersebut. Qatar dituding oleh keempat negara tersebut mendukung terorisme di Timur Tengah, tapi tuduhan itu dibantah Qatar.
Selain itu, warga Qatar dilarang memasuki wilayah Arab Saudi, kecuali bagi yang ingin menunaikan ibadah haji.
Abdullah al-Kaabi dari Komite Hak Asasi Manusia Qatar mengatakan Arab Saudi telah menutup sistem yang digunakan oleh agen perjalanan untuk mengajukan permohonan visa. "Tidak ada perubahan bagi warga Qatar untuk melaksanakan haji tahun ini," katanya kepada kantor berita Reuters, seperti dikutip Al Jazeera.
"Pendaftaran haji yang diajukan dari Qatar ditutup. Tidak ada jaminan bagi warga Qatar mendapatkan bisa mendapatkan visa."
Menurut laporan kantor berita Reuters, ada tiga agen perjalanan di Doha berhenti beroperasi karena tidak bisa menjual paket haji ke jemaah.
Baca: Hubungan Putus, Arab Saudi Tetap Izinkan Warga Qatar Umrah
"Tahun lalu, kami menderita kerugian besar setelah terjadi krisis. Kami telah memesan segala akomodasi di Mekah dan Madina, harus mengembalikan uang ke jemaah," kata salah seorang manajer biro perjalanan di Doha yang menolak menyebutkan namanya.
Riyadh secara berkala membuka perbatasan darat bagi jemaah haji tahun lalu. Namun untuk tahun ini ditutup kembali. Pejabat Arab Saudi menolak tuduhan Qatar, sebaliknya menuding negeri itu mempolitisasi haji.