TEMPO.CO, Jakarta - KPU Kamboja mengatakan partisipasi pemilu Kamboja tahun ini adalah 70,41 persen di seluruh negeri. Tapi kenyataan tampak berbeda di ibukota Phnom Penh. Di salah satu TPS yang berlokasi di dekat sungai, para staf panitia pemilu hanya mendapati segelintir orang yang mencoblos dan bahkan terlambat ke TPS.

Tempat pemungutan suara lain yang berada di salah satu sekolah hanya didatangi beberapa pemilih di tengah terik matahari panas.

Baca: Komisi Pemilihan Umum Kamboja Jawab Dugaan Pemilu Tak Demokratis

Seorang pemilih di salah satu TPS di dekat sungai di Preap Sisowath Quay, Phnom Penh, mengatakan tidak memilih akan menimbulkan terlalu banyak masalah.

"Saya tidak ingin memilih tapi saya memilih," kata pria yang meminta untuk tidak disebut namanya, seperti dilaporkan Reuters, 29 Juli 2018.

Sementara seorang wisatawan Belanda yang mengunjungi Kamboja pada hari pemilu mengatakan dia tidak menyadari itu adalah hari libur pemilu.

"Apakah ini hari pemilu? Saya tidak tahu. Sepertinya sangat sepi, seperti hari Minggu biasa," kata wisatawan yang tidak mau disebut namanya.

Dim Sovannarom, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja, memberikan keterangan pelaksanaan pemilu Kamboja 2018. Sumber: Istimewa

Kritikus mengatakan pemilu Kamboja kali ini adalah langkah mundur demokrasi di Kamboja, dirusak oleh intimidasi oleh Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa dengan membubarkan oposisi utama Hun Sen, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan pemenjaraan pemimpinnya, Kem Sokha, atas tuduhan makar.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemungutan suara berlangsung di lingkungan politik yang sangat represif.

Hun Sen, mantan komandan Khmer Merah yang membelot dari rezim Pol Pot, telah memerintah Kamboja selama lebih dari 30 tahun dan merupakan perdana menteri terlama di dunia.

Phil Robertson, Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch, mengatakan bahwa banyak pemilih yang enggan pergi ke tempat pemungutan suara karena takut. Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa siapa pun yang memboikot pemungutan suara akan dianggap sebagai pengkhianat.

CPP mencatat tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi dalam pemilu Kamboja kali ini. Sekitar 8 juta orang terdaftar untuk memilih. Hampir 70 persen memberikan suara mereka selama pemilu terakhir pada 2013.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, memberikan hak suaranya pada Pemilu Kamboja 2018, Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Sembilan belas partai politik bersaing dengan CPP Hun Sen, tetapi tidak ada yang beroposisi terhadap pemerintahan Hun Sen.

Sementara oposisi Hun Sen, partai CNRP, yang menarik pemilih muda dan mereka yang mencari perubahan, kalah tipis dalam pemilu terakhir pada 2013.

Pemilu Kamboja 2018 adalah yang pemilu keenam sejak 1993 setelah dilanda beberapa puluh tahun konflik, termasuk rezim Khmer Merah tahun 1975-1979 yang menyebabkan kematian 1,7 juta orang.

Panitia Pemilihan Nasional akan mengumumkan hasil awal pada Minggu 29 Juli sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Hasil resmi akan diumumkan pada pertengahan Agustus.

Baca: Memerintah Kamboja Selama 33 Tahun, Siapa Sosok Hun Sen?

Dilansir Associated Press, meskipun 20 partai bersaing dalam pemilihan, satu-satunya yang memiliki popularitas dan organisasi untuk mengajukan tantangan yang kredibel yakni Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, yang dibubarkan tahun lalu oleh Mahkamah Agung. Para pemimpin CNRP telah meminta para pendukungnya untuk memboikot pemilu karena tidak adil dan tidak bebas.

Namun pemerintah Hun Sen juga membungkam suara-suara kritis di media. Menjelang pemilu, Hun Sen memerintahkan pemblokiran sementara 17 situs web, merujuk peraturan yang melarang media menyebarluaskan informasi yang mungkin mempengaruhi keamanan. Situs web yang diblokir termasuk situs dari Voice of America yang didanai pemerintah AS serta media lokal yang mengkritik Hun Sen.