Komisi Pemilihan Umum Kamboja Jawab Dugaan Pemilu Tak Demokratis

TEMPO.CO, Jakarta - Dim Sovannarov, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja, meyakinkan pemilu Kamboja yang diselenggarakan pada 29 Juli 2018, berjalan secara adil. Pernyataan itu disampaikan menyusul derasnya kritikan dunia internasional terhadap pemilu Kamboja yang dituding tidak demokratis dengan dibubarkannya partai oposisi terbesar negara itu, Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP.

"Awalnya ada sekitar 40 partai yang ingin mengikuti pemilu Kamboja, tetapi pada akhirnya kami hanya meloloskan 20 partai. Seluruh partai ini saling bersaing dalam tempo satu hari dengan diawasi ratusan pengawas dari 51 negara, jadi bagaimana bisa dikatakan pemilu ini tidak adil?," kata Sovannarov, Minggu, 29 Juli 2018.

Untuk mengikuti pemilu ini, Sovannarov menjelaskan setidaknya ada 10 aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kamboja, salah satunya setiap partai politik harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri yang berkaca pada aturan negara soal partai politik.

Baca: Memerintah Kamboja Selama 33 Tahun, Siapa Sosok Hun Sen?

Dim Sovannarom, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja, memberikan keterangan pelaksanaan pemilu Kamboja 2018. Sumber: Istimewa

Baca: Pemilu Kamboja, Hun Sen Yakin Masyarakat Masih Percaya Partainya

Kamboja terakhir kali melakukan pemilu pada 2013. Ketika itu ada delapan partai politik yang mengikut pemilu. Namun pada 2018, ada 20 partai politik, namun CNRP tak bisa mengikuti pemilu karena telah dibubarkan pemerintah Kamboja.

Disinggung soal oposisi, Sovannarov mengakui, CNRP memang tidak masuk dalam daftar partai politik yang disorongkan kepada mereka. Akan tetapi, dia meyakinkan dari total 20 partai pengikut pemilu, ada 9 partai yang merupakan oposisi.

Menurut artikel 34 konstitusi Kamboja, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Namun jika ada kelompok masyarakat yang ingin melakukan boikot terhadap pemilu Kamboja ini, maka ini akan menjadi suatu masalah serius. Sebab boikot ini semata ditujukan untuk mengacaukan pemilu dan tindakan melanggar hukum.