Pemilu Kamboja, Hun Sen Berikan Hak Suara
Reporter
Tempo.co
Editor
Suci Sekarwati
Minggu, 29 Juli 2018 09:33 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, dan istrinya, Bun Rany mendatangi tempat pemungutan suara 1697, yang berlokasi di Teacher Training College, Provinsi Kandal, Kamboja, Sabtu, 29 Juli 2018. Hun Sen tiba pada pukul 7.30 atau 30 menit setelah tempat pemungutan suara dibuka.
Tanpa mengantri, Hun Sen dan istrinya langsung memberikan hak suaranya. Di tempat pemilihan 1697, total ada 653 pemilih. Hun Sen berada di nomor urut 581 dan istrinya urutan ke 288. Hun Sen menyapa para pemilih yang ada ditempat pemilihan dengan senyuman.
"Maaf saya tidak bisa mengeluarkan pernyataan dan berkomentar di TPS. Ini sesuai aturan pemerintah Kamboja. Tolong dimengerti," kata Hun Sen menanggapi pertanyaan Tempo, Sabtu, 29 Juli 2018.
Baca: Komisi Pemilihan Umum Kamboja Kerahkan Gajah Antar Surat Suara
Baca: Pemilu Kamboja, Pendukung Hun Sen Berikan Dukungan Suara
Dalam pemilu Kamboja 2018, total ada 20 partai yang mengikuti pemilu ini. Pemilu Kamboja menuai kritikan setelah partai oposisi terbesar Kamboja, Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP, dibredel oleh pemerintah Kamboja. Seorang diplomat Kamboja kepada Tempo mengatakan CNRP tak bisa ikut pemilu karena dinilai telah melakukan banyak pelanggaran.
Hun Sen telah 33 tahun berkuasa. Dalam pemilu Kamboja 2018, Hun Sen kembali maju dari Partai Rakyat Kamboja atau CPP. Sebelumnya dalam pertemuan dengan para pengawas pemilu internasional, Hun Sen mengatakan pemerintahannya telah menciptakan banyak perubahan dan peningkatan hingga membuat Kamboja menjadi negara demokrasi seperti sekarang ini.
Namun tidak semua masyarakat Kamboja satu suara dengan Hun Sen. Seorang warga yang tak mau dipublikasi identitasnya mengeluhkan Kamboja telah kebanjiran pekerja asing dari Cina. Negara Tirai Bambu itu banyak mengucurkan investasi di Kamboja, namun saat yang sama 'mengirimkan' lebih banyak tenaga kerjanya ke Kamboja sehingga memperparah angka pengangguran di Kamboja. Sayangnya, Hun Sen dinilainya tak banyak melakukan upaya mengatasi hal ini.
