TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengaku tidak tahu menahu mengenai surat yang dikirim dari sebuah divisi di kantor Perdana Menteri ke Badan Intelijen AS CIA saat dia masih menjabat.

Baca:

Mahathir Bakal Mencabut UU SOSMA dari Era Najib Razak, Kenapa?

Najib Razak Bagikan Uang Rp 1,7 Triliun Jelang Pemilu 2013?

Surat itu berisi permintaan agar AS mendukung koalisi partai Barisan Nasional jika memenangkan pemilu pada 9 Mei 2018. Najib merupakan ketua dari koalisi ini.

“Saya tidak bisa membenarkan ataupun membantahnya. Saya tidak punya pengetahuan soal ini. Surat itu ditulis oleh badan. Apakah mereka menulis surat itu atau tidak, Anda harus menanyakannya kepada mereka bukan ke saya,” kata Najib kepada media, Kamis, 26 Juli 2018 seperti dilansir Channel News Asia.

Najib mengatakan ini menjawab pertanyaan media mengenai pernyataan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng. Lim menyebut pemerintah harus mengusut tuntas kasus ini karena menyangkut kedaulatan negara. Pengiriman surat itu juga bisa dilihat sebagai undangan kepada pihak asing untuk campur tangan ke dalam urusan domestik Malaysia.

Gina Haspel merupakan direktur perempuan pertama CIA pilihan Trump. Reuters.

Seperti diberitakan, surat yang terdiri dari tiga lembar ini dibuat oleh Research Division, yang merupakan sebuah badan intelijen di bawah kantor PM Malaysia saat Najib berkuasa.

Baca:

Mantan PM Malaysia Najib Razak Diadili

Bekas PM Malaysia Najib Razak Ditahan

Divisi itu dipimpin oleh Datuk Hasnah Abdul Hamid. Surat itu berisi permintaan dukungan AS dan CIA meskipun BN hanya memenangkan pemilu dengan selisih satu kursi saja. Surat ini dikirim beberapa hari menjelang pelaksanaan pemilu kemarin.

“Setiap indikasi yang menunjukkan pemerintah AS mendukung PM Najib dan pemerintahannya maka itu akan memperkuat stabilitas dan meningkatkan hubungan baik pemimpin kedua negara,” begitu surat yang ditujukan kepada Direktur CIA, Gina Haspel.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad menunjuk tiga menteri senior Malaysia pada Sabtu, 12 Mei 2018. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin, Menteri Pertahanan Mohammad Sabu, dan Menteri Keuangan, Lim Guan Eng. MalayOnline

Surat itu juga berisi pernyataan Mahathir Mohamad, PM Malaysia saat ini setelah mengalahkan Najib Razak, bukanlah seorang reformis yang bisa memajukan kepentingan nasional Malaysia. “Dia bergabung dengan oposisi untuk kepentingan dirinya sendiri,” begitu bunyi surat itu.

Menyusul terungkapnya kasus surat ini, sejumlah pensiunan yang tergabung dalam asosiasi veteran di Malaysia menuding pemerintahan Najib Razak melakukan pengkhianatan. Mereka mengadukan masalah ini secara resmi kepada polisi beberapa hari lalu.