Kampanye Pemilu, 250 Ribu Pendukung Hun Sen Penuhi Ibukota

Jumat, 27 Juli 2018 13:54 WIB

250 Ribu pendukung partai berkuasa Kamboja, CPP, turun ke jalan-jalan di ibukota setelah mendengarkan pidato PM Hun Sen. [CHANNEL NEWS ASIA]

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 250 ribu pendukung partai berkuasa, Partai Rakyat Kamboja atau CPP memenuhi Phnom Penh, setelah menghadiri pidato Hun Sen di hari terakhir masa kampanye pemilu hari Jumat, 27 Juli 2018.

Rakyat Kamboja akan memberikan suaranya dalam pemilu yang digelar pada hari Minggu, 29 Juli.

Baca: Pasukan Antihuru-hara Kamboja Pamer Kekuatan Menjelang Pemilu

Para pendukung partai berkuasa mengenakan T shirt putih dan biru dengan topi senada membawa bendera partai dan bendera Kamboja mengitari jalan-jalan di kota Phnom Penh setelah mendengarkan pidato berapi-api Perdana Menteri Hun Sen.

Hu Sen melambaikan tangannya dan tersenyum ke arah ribuan pendukungnya. Ia tampaknya yakin akan memenangkan kembali pemilu Kamboja.

CPP yakin akan meraih kemenangan mutlak dengan ketiadaan partai oposisi utama Kamboja yang sudah tereliminasi, yakni CNRP.

Baca: Ini Janji Kampanye Hun Sen pada Pemilu Kamboja

Advertising
Advertising

Pemimpin oposisi Kamboja yang tinggal di pengasingan sebagai eksil, Sam Rainsy menyerukan boikot pemilu Kamboja yang akan melanggengkan kekuasaan Hun Sen. Ia menyebut pemilu sebagai palsu.

"Saya mendesak masyarakat agar tidak memilih dan memboikot pemilu palsu ini," kata Sam Rainsy seperti dikutip dari Reuters, 19 Juli 2018.

Sam Rainsy juga menyerukan agar negara-negara Barat menekan Hun Sen dengan menjatuhkan sanksi kepad perdana menteri tersebut.

"Hun Sen sangat takut. Dia siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan sehingga dia tidak ragu-ragu menekan seluruh hak rakyat Kmaboja. Pemilu tanpa oposisi tidak ada artinya," kata Sam Rainsy.

Baca: Pemilu Tidak Adil, Warga Kamboja Desak Jepang Hentikan Bantuan

Hun Sen memimpin Kamboja untuk pertama kali tahun 1985 hingga saat ini. Jika dia memenangkan pemilu tahun ini, maka Hun Sen menjadi kepala pemerintahan terlama di ASEAN bahkan di Asia.

Masa Hun Sen berkuasa akan semakin panjang karena ia telah berjanji akan memerintah Kamboja untuk 10 tahun ke depan, yang artinya Hun Sen akan berkuasa lebih dari 4 dekade lamanya.

Berita terkait

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

13 jam lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

3 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

5 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

8 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

11 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

11 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

11 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

12 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

16 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya