Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasukan Antihuru-hara Kamboja Pamer Kekuatan Menjelang Pemilu

image-gnews
Gubernur Kotamadya Phnom Penh, Khuong Sreng tiba ketika pasukan bersenjata Kamboja menampilkan peralatan antihuru-hara dan senapan serbu di stadion Olimpiade menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2018.[REUTERS / Samrang Pring]
Gubernur Kotamadya Phnom Penh, Khuong Sreng tiba ketika pasukan bersenjata Kamboja menampilkan peralatan antihuru-hara dan senapan serbu di stadion Olimpiade menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2018.[REUTERS / Samrang Pring]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasukan antihuru-hara Kamboja menampilkan perlengkapan anti-kerusuhan dan senapan serbu di sebuah stadion olahraga di ibukota Phnom Penh, pada Rabu 25 juli, menjelang pemilu yang akan diselenggarakan pada 29 Juli mendatang. Namun aksi pamer senjata ini mengundang kritik banyak pihak.

Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama lebih dari 30 tahun, diperkirakan akan menang dengan mudah pada pemilu hari Minggu setelah partai oposisi utama dibubarkan tahun lalu dan serangkaian penindasan terhadap oposisi, termasuk dari kalangan masyarakat sipil dan media independen.

Baca: Hun Sen Didesak agar Partai Oposisi Ikut Pemilu

Dilaporkan Reuters, 25 Juli 2018, sebanyak 4.625 petugas polisi mengenakan jaket antipeluru dan dipersenjatai dengan senapan otomatis berkumpul di Stadion Olimpiade di Phnom Penh dalam sebuah pameran yang dimaksudkan untuk mencegah protes jalanan selama pemilu.

Kepala Kepolisian Phnom Penh, Chuon Sovann mengatakan bahwa pasukan akan dikerahkan ke seluruh kota untuk menjaga keamanan pada hari Minggu.

"Semua pasukan ini memiliki tugas untuk mencegah, menghentikan, dan menindak tegas setiap kasus yang mengarah pada penghalang pemilihan," kata Chuon Sovann.

Chuon Sovann mengatakan bahwa polisi akan menghentikan protes atau mereka yang mendesak orang lain untuk tidak memilih.

Pasukan bersenjata Kamboja menampilkan peralatan antihuru-hara dan senapan serbu di stadion Olimpiade menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2018.[REUTERS / Samrang Pring]

Pihak berwenang mengatakan seruan untuk memboikot pemungutan suara itu ilegal, tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa seruan itu tidak melanggar hukum.

Pemilihan hari Minggu telah dikritik oleh PBB dan negara-negara Barat yang secara fundamental cacat setelah Mahkamah Agung membubarkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan pemimpinnya, Kem Sokha, dipenjarakan atas tuduhan pengkhianatan tahun lalu.

Baca: Kamboja Kecam Pernyataan Parlemen Malaysia Soal Pemilu, Kenapa?

Para pendukung Kem Sokha mengatakan bahwa pemenjaraannya bermotif politik. Dia saat ini dalam penahanan pra-sidang di dekat perbatasan Kamboja dengan Vietnam.

Kem Monovithya, putri Kem Sokha, mengatakan bahwa pamer kekuatan menunjukkan bahwa pemungutan suara Kamboja akan dilakukan di bawah tekanan.

"Ini adalah bukti bahwa pemilu tidak hanya dilakukan tanpa oposisi yang layak, itu juga dilakukan di bawah ancaman, memaksa orang untuk memilih dalam pemilihan palsu," kata Kem Monovithya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

7 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

2 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

6 hari lalu

Logo PPP
Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

Suara tertinggi PPP terjadi pada Pemilu 2004, yakni yakni sebesar 10,55 persen.


Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

6 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

PPP dan Perindo menyatakan akan mengajukan gugatan ke MK atas hasil Pemilu 2024.


Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

7 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

7 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

Pengamat Politik menyebut gagalnya PPP lolos ke Senayan antara lain adanya konflik internal.