Pasukan Antihuru-hara Kamboja Pamer Kekuatan Menjelang Pemilu

Rabu, 25 Juli 2018 17:00 WIB

Gubernur Kotamadya Phnom Penh, Khuong Sreng tiba ketika pasukan bersenjata Kamboja menampilkan peralatan antihuru-hara dan senapan serbu di stadion Olimpiade menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2018.[REUTERS / Samrang Pring]

TEMPO.CO, Jakarta - Pasukan antihuru-hara Kamboja menampilkan perlengkapan anti-kerusuhan dan senapan serbu di sebuah stadion olahraga di ibukota Phnom Penh, pada Rabu 25 juli, menjelang pemilu yang akan diselenggarakan pada 29 Juli mendatang. Namun aksi pamer senjata ini mengundang kritik banyak pihak.

Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama lebih dari 30 tahun, diperkirakan akan menang dengan mudah pada pemilu hari Minggu setelah partai oposisi utama dibubarkan tahun lalu dan serangkaian penindasan terhadap oposisi, termasuk dari kalangan masyarakat sipil dan media independen.

Baca: Hun Sen Didesak agar Partai Oposisi Ikut Pemilu

Dilaporkan Reuters, 25 Juli 2018, sebanyak 4.625 petugas polisi mengenakan jaket antipeluru dan dipersenjatai dengan senapan otomatis berkumpul di Stadion Olimpiade di Phnom Penh dalam sebuah pameran yang dimaksudkan untuk mencegah protes jalanan selama pemilu.

Kepala Kepolisian Phnom Penh, Chuon Sovann mengatakan bahwa pasukan akan dikerahkan ke seluruh kota untuk menjaga keamanan pada hari Minggu.

Advertising
Advertising

"Semua pasukan ini memiliki tugas untuk mencegah, menghentikan, dan menindak tegas setiap kasus yang mengarah pada penghalang pemilihan," kata Chuon Sovann.

Chuon Sovann mengatakan bahwa polisi akan menghentikan protes atau mereka yang mendesak orang lain untuk tidak memilih.

Pasukan bersenjata Kamboja menampilkan peralatan antihuru-hara dan senapan serbu di stadion Olimpiade menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2018.[REUTERS / Samrang Pring]

Pihak berwenang mengatakan seruan untuk memboikot pemungutan suara itu ilegal, tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa seruan itu tidak melanggar hukum.

Pemilihan hari Minggu telah dikritik oleh PBB dan negara-negara Barat yang secara fundamental cacat setelah Mahkamah Agung membubarkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan pemimpinnya, Kem Sokha, dipenjarakan atas tuduhan pengkhianatan tahun lalu.

Baca: Kamboja Kecam Pernyataan Parlemen Malaysia Soal Pemilu, Kenapa?

Para pendukung Kem Sokha mengatakan bahwa pemenjaraannya bermotif politik. Dia saat ini dalam penahanan pra-sidang di dekat perbatasan Kamboja dengan Vietnam.

Kem Monovithya, putri Kem Sokha, mengatakan bahwa pamer kekuatan menunjukkan bahwa pemungutan suara Kamboja akan dilakukan di bawah tekanan.

"Ini adalah bukti bahwa pemilu tidak hanya dilakukan tanpa oposisi yang layak, itu juga dilakukan di bawah ancaman, memaksa orang untuk memilih dalam pemilihan palsu," kata Kem Monovithya.

Berita terkait

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

5 jam lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

AS Kembalikan Barang Antik Curian ke RI, Ada Peninggalan Majapahit

1 hari lalu

AS Kembalikan Barang Antik Curian ke RI, Ada Peninggalan Majapahit

Jaksa New York mengembalikan barang antik yang dicuri dari Kamboja dan Indonesia. Dari Indonesia, ada peninggalan Kerajaan Majapahit.

Baca Selengkapnya

AS Kembalikan Barang Antik yang Dicuri dari Indonesia dan Kamboja

2 hari lalu

AS Kembalikan Barang Antik yang Dicuri dari Indonesia dan Kamboja

Jaksa wilayah New York AS menuduh dua pedagang seni terkemuka melakukan perdagangan ilegal barang antik dari Indonesia dan Cina senilai US$3 juta.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

3 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

3 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

4 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

8 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

10 hari lalu

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

12 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya