Hun Sen Didesak agar Partai Oposisi Ikut Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta - Linna Chheng, Diplomat muda asal Kamboja, menyadari pemilu yang akan diselenggarakan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen pada 29 Juli 2018 telah menjadi perhatian masyarakat luas. Linna, yang ditemui Tempo pada Jumat, 20 Juli 2018, meyakinkan partai-partai oposisi berpartisipasi dalam pemilu ini.

Menurut Linna, demokrasi di Kamboja sedang tumbuh dan dalam pemilu Kamboja 2018, total ada 20 partai yang mengikuti pemilu. Dari jumlah itu, lima partai adalah partai oposisi.

"Pemerintah Kamboja bahkan ingin lebih banyak partai yang mengikuti pemilu. Kami adalah negara demokrasi, demokrasi kami bahkan lebih baik dari Thiland," kata Linna, ditemui dalam acara Friends of Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 20 Juli 2018.

Baca: Pemerintah Kamboja Awasi Media Menjelang Pemilu

Linna Chheng, diplomat muda dari Kamboja, ketiga dari kanan. Sumber: Dokumen Kementerian Luar Negeri RI

Baca: Ini Janji Kampanye Hun Sen pada Pemilu Kamboja

Terkait absennya Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP dari pemilu 2018 karena telah dibubarkan oleh pemerintah Kamboja, Linna menjelaskan keputusan itu diambil karena CNRP telah melawan aturan negara sehingga mereka dikenai hukuman. Ada lima partai oposisi mengikuti pemilu 2018, namun CNRP diakuinya partai oposisi terbesar di Kamboja.

Dia pun menegaskan, masyarakat Kamboja masih menginginkan Hun Sen. Sebab masyarakat menilai ada banyak pembangunan di wilayah pinggir Kamboja dan Hun Sen telah berkomitmen akan menjaga masyarakat Kamboja.

Sebelumnya pada April 2018, Ketua Partai CNRP, Sam Rainsy, mengatakan aneh melakukan pemilu tanpa kehadiran partai oposisi. Dia pun menginginkan pemerintah Kamboja agar melakukan rehabilitasi dan mengizinkan partai-partai oposisi berpartisipasi dalam pemilu.

Pemilu Kamboja telah menjadi sorotan masyarakat internasional. Perdana Menteri Hun Sen menuai kritik tajam setelah membubarkan partai CNRP secara paksa pada November 2017. Pendiri CNRP dan saingan utamanya, Sam Rainsy juga telah di kriminalisasi, sehingga menutup peluangnya untuk mencalonkan diri menjadi perdana menteri Kamboja.

Setelah menyapu bersih kursi pada pemilu legislatif 25 Februari 2018, partai berkuasa di Kamboja, yakni Partai Rakyat Kamboja atau CPP, mencoba meyakinkan masyarakat soal keuntungan satu partai berkuasa dan mayoritas. Partai Perdana Menteri Hun Sen itu pun, membandingkan Cina yang sukses dengan satu partai.