Hun Sen Minta Penyebar Rumor soal Pemilu Ditangkap
Reporter
Tempo.co
Editor
Suci Sekarwati
Kamis, 5 Juli 2018 08:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, memerintahkan otoritas berwenang untuk menahan mereka yang menyebar desas-desus secara online mengenai pemilu Kamboja. Langkah ini diambil karena rumor tersebut dikhawatirkan bisa mempengaruhi para pemilih menyusul pemilu Kamboja yang akan diselenggarakan pada 29 Juli 2018.
“Pagi ini, saya diinformasikan soal berita bohong yang mengatakan akan ada dua jenis tinta hitam yang digunakan pada hari pemilu. Satu botol tinta pada umumnya dan satu lagi tinta yang mengandung racun sehingga siapapun yang menyentuh tinta itu akan meninggal dunia dalam tempo 24 jam,” kata Hun Sen, seperti diwartakan Phnom Penh Post.
Sebelumnya pada Senin, 2 Juli 2018, muncul tudingan pemantau pemilu dan orang-orang dari bekas partai oposisi sebagai dalang dari penyebar rumor tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Chhum Sucheat, mengatakan otoritas berwenang telah menginvestigasi dan akan menentukan siapa dalam penyebar rumor ini.
“Ini adalah sebuah pesan bagi kelompok yang sama dengan orang-orang yang lima tahun lalu membicarakan soal tinta yang bisa dihapuskan. Kami tak bisa membiarkannya pergi,” kata Hun Sen.
Baca: 30 Tahun Berkuasa di Kamboja, Hun Sen Ingin Lanjut 10 Tahun Lagi
Baca: Sebut Hun Sen Diktator, Warga Kamboja Protes di Jepang
Situs punchng.com pada Rabu, 4 Juli 2018 menuliskan Partai Rakyat Kamboja, sebuah partai berkuasa di negara itu, diperkirakan akan sapu bersih dalam pemilu 29 Juli 2018 menyusul keputusan pemerintah Kamboja untuk membubarkan partai oposisi terbesar di Kamboja, Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP. Ketua partai itu bahkan telah dijebloskan ke penjara pada 2017.
Laporan Lembaga Transparansi Internasional Kamboja dalam laporannya menyebut, sebelum Kamboja menyelenggarakan pemilu pada 2013, lembaga pemantau pemilu, Comfrel, menemukan tinta pemilu sangat mudah dihapus. Tinta yang sulit dihapus ditujukan untuk menandai masyarakat yang telah memberikan hak suara mereka sehingga menghindari orang-orang yang tak bertanggung jawab memilih lebih dari satu kali.
