Usai Pelantikan Erdogan, Turki Terapkan Sistem Pemerintahan Baru

Rabu, 4 Juli 2018 17:01 WIB

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul, Turki, 24 Juni 2018. Erdogan dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden Turki oleh Kepala Komisi Pemilihan Umum Turki. Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Turki mengeluarkan keputusan pada Rabu 4 Juli, untuk mengalihkan kekuasaan lebih besar kepada presiden, menyusul peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial eksekutif setelah pemilihan presiden dan parlemen bulan lalu, yang memenangkan petahana, Recep Tayyip Erdogan.

Dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018, dekrit yang dikeluarkan dalam lembaran resmi, membuat perubahan pada undang-undang yang sudah berlaku sejak 1924 hingga 2017, yakni mengalihkan kekuasaan dari perdana menteri dan kabinet menteri kepada presiden.

Baca: Pemilu Turki, Trump Ucapkan Selamat kepada Erdogan

Hasil pemilu 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dari pemerintahan parlementer. Menurut Dewan Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK), Erdogan memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan presiden dengan 52,5 persen suara. Dalam jajak pendapat parlemen, Aliansi Rakyat Partai Pengembangan dan Keadilan Erdogan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) memenangkan 53,6 persen suara.

Dalam referendum tahun lalu, mayoritas warga Turki memilih sistem kepresidenan eksekutif. Perubahan politik kini dimulai setelah kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu. Jabatan perdana menteri akan dihapus dan Erdogan bisa menyusun dan mengatur kementerian atau memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen.

Advertising
Advertising

Baca: Erdogan Menang Pemilu Turki, Apa yang Akan Dilakukan?

Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan konvoi saat Erdogan dinyatakan menang dalam pemilu di Istanbul, 24 Juni 2018. Partai AK juga meraih mayoritas suara di parlemen dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres. AP

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tanpa persetujuan parlemen, sejak darurat negara diberlakukan setelah kudeta militer pada Juli 2016. Darurat negara masih diberlakukan hingga kini meski Erdogan telah berjanji untuk mencabut status darurat negara setelah pemilihan. Dekrit peralihan kekuasaan akan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Erdogan.

Baca: Kemenangan Erdogan sebagai Presiden Turki Disambut Positif Dunia

Dilansir dari Anadolu, Presiden Recep Tayyip Erdogan akan dilantik untuk pertama kalinya di bawah sistem presidensial pada 9 Juli.

Upacara pengambilan sumpah akan diadakan pada pukul 4 sore waktu setempat di gedung parlemen di ibukota Ankara. Kemudian, upacara akan diadakan di kompleks kepresidenan untuk menandai transisi negara Turki yang sebelumnya menerapkan sistem parlementer menuju sistem pemerintahan presidensial.

Berita terkait

Anak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki

2 hari lalu

Anak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki

Anak panglima militer dan pemimpin de facto Sudan meninggal di rumah sakit setelah kecelakaan lalu lintas di Turki.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Turki Hentikan Ekspor Impor ke Israel

2 hari lalu

Top 3 Dunia: Turki Hentikan Ekspor Impor ke Israel

Berita Top 3 Dunia pada Jumat 3 Mei 2024 diawali oleh Turki menghentikan semua ekspor impor dari dan ke Israel.

Baca Selengkapnya

Kian Panas, Turki Putuskan Hubungan Dagang dengan Israel

3 hari lalu

Kian Panas, Turki Putuskan Hubungan Dagang dengan Israel

Turki memutuskan hubungan dagang dengan Israel seiring memburuknya situasi kemanusiaan di Palestina.

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah

3 hari lalu

Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah

Retno Marsudi menilai situasi Timur Tengah telah mendesak Indonesia untuk mempersiapkan diri jika situasi semakin memburuk, termasuk pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Situasi Kemanusiaan Palestina Memburuk, Turki Hentikan Perdagangan dengan Israel

3 hari lalu

Situasi Kemanusiaan Palestina Memburuk, Turki Hentikan Perdagangan dengan Israel

Imbas situasi kemanusiaan di Palestina yang memburuk, Turki menghentikan perdagangan dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Turki Tuduh Standar Ganda AS terhadap Gaza dalam Laporan HAM

11 hari lalu

Turki Tuduh Standar Ganda AS terhadap Gaza dalam Laporan HAM

Turki mengatakan bahwa laporan HAM tahunan Washington gagal mencerminkan serangan Israel di Gaza.

Baca Selengkapnya

Qatar: Tidak Ada Pembenaran untuk Akhiri Kehadiran Hamas di Doha

12 hari lalu

Qatar: Tidak Ada Pembenaran untuk Akhiri Kehadiran Hamas di Doha

Qatar menyatakan tetap berkomitmen dalam upaya memediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Baca Selengkapnya

Recep Tayyip Erdogan Rapat dengan Ketua Hamas Bahas Perang Gaza

15 hari lalu

Recep Tayyip Erdogan Rapat dengan Ketua Hamas Bahas Perang Gaza

Recep Tayyip Erdogan dalam rapat dengan Hamas, berjanji memberikan dukungan pada warga Gaza yang saat ini menderita akibat perang Gaza

Baca Selengkapnya

Erdogan Bertemu Ismail Haniyeh, Israel Mengecam

15 hari lalu

Erdogan Bertemu Ismail Haniyeh, Israel Mengecam

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berusaha untuk menjadi penengah dalam konflik Gaza yang telah mengguncang Timur Tengah sejak 7 Oktober.

Baca Selengkapnya

Erdogan: Israel Kalahkan Hitler dengan Membantai 14 Ribu Anak-Anak Palestina

18 hari lalu

Erdogan: Israel Kalahkan Hitler dengan Membantai 14 Ribu Anak-Anak Palestina

Recep Tayyip Erdogan kembali menyamakan Israel dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler.

Baca Selengkapnya