TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Hak Asasi Manusia mendesak Inggris dan Perancis untuk menekan pemerintah Thailand lantaran semakin memburuknya hak asasi manusia di Thailand hingga penyelenggaraan pemilu yang benar-benar adil. Thailand yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan panglima militer yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta 2014, telah berjanji untuk memulihkan demokrasi tetapi menunda kembali tanggal pemilu beberapa kali dan menolak untuk mentoleransi perbedaan pendapat.

"Perdana Menteri Inggris, Theresa May dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, harus dengan tegas mengungkapkan keprihatinan mendalam mereka tentang memburuknya keadaan hak asasi manusia", tegas Brad Adams, Direktur Human Rights Watch Asia, seperti dilaporkan Reuters, 19 Juni 2018.

Baca: Raja Thailand Kendalikan Harta Kerajaan Senilai Rp 836 Triliun

"Mereka harus menjelaskan kepada Jenderal Prayuth bahwa tidak akan ada bisnis sampai Thailand mengadakan pemilihan yang bebas dan adil, mendirikan pemerintahan sipil yang demokratis, dan menghormati hak asasi manusia," tambah Brad.

Pemerintah telah menetapkan pemilihan umum pada Februari. Juru bicara pemerintah Thailand, Sansern Kaewkamnerd, mengatakan pihak berwenang sangat menghormati hak.

"Saat ini, Thailand menghormati hak asasi manusia tidak kurang dari negara lain," kata Sansern.

Sekutu Thailand dari negara barat mengkritik kudeta Prayuth tahun 2014, yang terjadi setelah satu dekade kekacauan politik yang telah membawa dua kudeta dan protes jalanan berdarah.

Baca: Pemilu Ditunda Lagi, Masyarakat Thailand Protes

Uni Eropa memutuskan hubungan dengan Thailand setelah kudeta tetapi pada Desember lalu kembali melanjutkan hubungan politik di semua tingkatan. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar ketiga Thailand setelah Cina dan Jepang. Thailand adalah mitra dagang terbesar ketiga Uni Eropa di ASEAN.

Sekitar 300 aktivis Pro Demokrasi Thailand berunjuk rasa sambil mengenakan topeng Pinocchio dengan wajah PM Prayuth Chan-ocha di Universitas Thammasat, Sabtu, 24 Februari 2018. Reuters

Prayuth akan bertemu May di London pada 20 Juni, sebelum dia menuju ke Prancis dan singgah di markas Airbus di kota Toulouse. Prayuth dan Macron akan meneken perjanjian antara Thai Airways dan Airbus untuk membuka pusat perawatan dan perbaikan pesawat di Bandara sipil-militer U-Tapao, tenggara Bangkok, Thailand.

Thailand juga akan menyelesaikan pembelian satelit observasi senilai US $ 215 juta atau Rp 3.000 triliun dari Airbus, ungkap Wakil Perdana Menteri Thailand, Somkid Jatusripitak. Menurut pemerintah, satelit bermanfaat termasuk untuk pertanian dan keamanan nasional. Namun lembaga hak asasi manusia mendesak Prancis dan Inggris untuk membatalkan perjanjian hingga pemerintah junta militer Thailand mengembalikan demokrasi dan menghargai hak asasi.

Dilansir dari situs resmi Human Right Watch, lembaga hak asasi mendesak Prancis dan Inggris untuk mendesak pemerintahan junta militer agar memenuhi tujuh tuntutan, yakni mengakhiri penggunaan kekuasaan yang kejam dan tidak akuntabel di bawah bagian 44 dan 48 dari konstitusi sementara 2014; Mengakhiri pembatasan pada hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai; Mencabut larangan kegiatan politik; Membebaskan semua oposisi dan kritikus yang ditahan karena kritik damai terhadap junta; membatalkan tuduhan hasutan dan tuntutan hukum kriminal lainnya yang terkait dengan oposisi damai terhadap kekuasaan militer; Mengalihkan semua kasus sipil dari pengadilan militer ke pengadilan sipil yang memenuhi standar persidangan yang adil; dan memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pembela hak asasi manusia.

Baca: Ingin Naik Pangkat, 6 Polisi Thailand Malah Ditipu Supir Taksi

Junta militer telah secara rutin memberlakukan sensor dan memblokir diskusi publik tentang keadaan hak asasi manusia dan demokrasi di Thailand. Ratusan aktivis dan oposisi telah dituntut atas tuduhan kriminal seperti penghasutan, kejahatan yang berkaitan dengan komputer, dan lese majeste untuk. Pertemuan umum yang melibatkan lebih dari lima orang dan kegiatan pro-demokrasi juga dilarang.

Lebih dari 100 aktivis pro-demokrasi baru-baru ini menghadapi tuntutan, beberapa di antaranya juga dikenakan tuduhan mengada-ada, karena menuntut pemerintah harus mengadakan pemilihan yang dijanjikan tanpa penundaan lebih lanjut dan mencabut semua pembatasan pada kebebasan berpendapat.

Jenderal Prayut pada September 2016 mencabut peraturan yang memberdayakan pengadilan militer untuk mengadili warga sipil. Tetapi pencabutan itu tidak tidak efektif dan tidak mempengaruhi 1.800 lebih kasus pengadilan militer yang telah diajukan terhadap warga sipil, yang mayoritas aktivis pro-demokrasi, politisi, pengacara, dan pembela hak asasi manusia Thailand.