TEMPO.CO, Jakarta - Menteri sayap kanan yang juga anggota parlemen Australia, Eric Abetz, mendesak pemerintah menghentikan bantuan ke Otoritas Palestina hingga ada jaminan dana yang disalurkan ke sana tidak digunakan untuk "pembayaran martir".

Anggota parlemen dari Partai Liberal ini mengatakan, bantuan kepada Palestina telah menjadi sebuah penghalang besar bagi perdamaian di Timur Tengah.

Baca: Denmark Pangkas Bantuan ke Palestina, Israel: Terima Kasih

Pemimpin partai Australia One Nation, Senator Pauline Hanson mengenakan burka saat sidang parlemen di Canberra, Australia, 17 Agustus 2017. REUTERS

Pernyataan Abetz itu disampaikan saat sidang Senat Australia pada Kamis, 31 Mei 2018, untuk menanggapi pidato Menteri Luar Negeri Julie Bishop.

Dalam pidatonya, tulis Middle East Monitor, Bishop minta jaminan bahwa bantuan uang Australia yang dikirimkan ke daerah pendudukan di wilayah Otoritas Palestina tidak digunakan untuk "pembayaran martir."

Abetz maupun Bishop tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "pembayaran martir". Bisa jadi yang dimaksud keduanya, bantuan dana yang disalurkan ke Palestina agar tidak jatuh ke kelompok garis keras melakukan perlawanan terhadap Israel.Militan Palestina menembakan mortir ke arah Israel dari perbatasan Gaza pada 30 Mei 2018. Militer Israel (IDF) melaporkan bahwa beberapa mortir berhasil menyasar ke dua komunitas Israel yang berbatasan dengan Jalur Gaza. AP

Menurut Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Australia, pemerintah Australia akan menyediakan dana sekitar US$ 32 juta atau setara dengan Rp 445 miliar (kurs Rp 13.909/dolar) ke Otoritas Palestina untuk tahun anggaran 2018-2019.

Baca: Belgia Donasi Rp 309 Miliar Buat Palestina Pasca AS Cukur Dana

Bantuan Australia itu dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi dan lembaga sosial demi masa depan negara Palestina sehingga dapat menyiapkan lapangan kerja dan layanan bagi masyarakat.