TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, berencana membatalkan proyek kereta cepat yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Mahathir Mohamad mengatakan akan membahas pembatalan ini dengan Singapura lebih dulu.

“Kita perlu menyingkirkan beberapa proyek yang tidak perlu, misalnya kereta berkecepatan tinggi, yang akan menghabiskan biaya sebesar RM 110 miliar atau Rp 386 miliar dan tidak akan menghasilkan satu sen pun. Proyek ini akan dibatalkan,” kata Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, seperti dilaporkan Reuters, 28 Mei 2018.

“Kami memiliki perjanjian dengan Singapura. Kami harus berbicara dengan Singapura lebih dulu tentang pembatalan proyek itu,” lanjut Mahathir Mohammad.

Baca: Cukai Malaysia Amankan 1.2 Ton Metamfetamin Senilai Rp 249 M

Pemerintah Malaysia memang tengah meninjau dampak ekonomi yang akan terjadi jika membatalkan proyek keret cepat atau High Speed Rail (HSR) dan East Coast Rail Link (ECRL) Kuala Lumpur-Singapura.

Menteri Urusan Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Azmin Ali, mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor, termasuk perjanjian kontrak sebelumnya antara kedua negara untuk HSR. Dia juga menyoroti pentingnya mengadakan pembicaraan dengan Singapura terlebih dahulu untuk mendiskusikan bagaimana proyek dapat ditinjau.

Proyek senilai RM 50 miliar atau Rp 175 triliun ini adalah salah satu dari beberapa rencana infrastruktur yang diprakarsai oleh pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak, yang sedang diperiksa oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).

Baca: Petisi Agar Mahathir Mohamad Dapat Nobel Perdamaian

Proyek besar lainnya yang sedang diteliti adalah proyek kereta ECRL senilai RM 55 miliar atau Rp 193 miliar. Azmin mengatakan pemerintah juga perlu mempelajari dampak penuh dari proyek ECRL.

"Kita harus melihat apakah kita memerlukan proyek HSR karena jaraknya hanya sekitar 350 kilometer...kita harus memeriksa apakah ada moda transportasi lain yang tersedia untuk memastikan konektivitas antara Singapura dan Malaysia," ujar Azmin seperti dilansir dari Strait Times, 28 Mei 2018.

Dia mengatakan tinjauan jangka menengah tentang dampak ekonomi proyek akan diajukan pada September, antara lain untuk menetapkan arah ekonomi baru sejalan dengan manifesto Pakatan Harapan. Dia mengatakan kementerian dan Unit Perencanaan Ekonomi sedang mempersiapkan tinjauan berbagai proyek di Malaysia.