TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Pengamat politik Malaysia, Awang Azman, mengatakan popularitas Perdana Menteri Najib Razak turun terkait dugaan korupsi pada skandal 1MDB.

Awang, yang mengajar di University Malaya di Akademi Studi Melayu, juga mengkritik sikap Najib yang mencuit lewat akun Twitter @NajibRazak baru-baru ini bahwa kritikan oposisi soal pengelolaan dana publik oleh pemerintah sebagai tsunami fitnah.

Baca: Jho Low, Pengusaha Muda Malaysia di Pusaran Skandal 1MDB

Menurut Awang, pernyataan Najib itu sebagai mekanisme pertahanan terhadap kritik dari Pakatan Harapan, yang merupakan koalisi oposisi.

Sebuah kapal pesiar mewah bernama "Equanimity" terlihat di pelabuhan Benoa di Bali, 28 Februari 2018. Indonesia telah menyita kapal pesiar mewah seluas 92 meter di pulau wisata Bali yang diinginkan oleh otoritas AS. AP

“Najib seharusnya membuka ke publik laporan soal 1MDB yang sekarang berada di bawah OSA,” kata Awang kepada Tempo, Jumat, 27 April 2018.

Baca: Skandal 1MDB, Politikus Oposisi Malaysia 'Serang' PM Najib Razak

1MDB merupakan singkatan dari 1 Malaysia Development Berhad, yang merupakan perusahaan bentukan pemerintah untuk berbagai investasi strategis pembangunan.

Sedangkan OSA adalah Official Secrets Act, yang merupakan undang-undang buatan 1972 dan mengatur ketentuan soal dokumen pemerintah yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara sehingga tidak bisa dibuka kepada publik.

Menurut Awang, skandal 1MDB ini berpengaruh terhadap popularitas Najib Razak sebagai PM. “Dia adalah PM yang paling tidak populer menjelang pemilu,” kata Awang. Pernyataan serupa juga dilontarkan pengamat Bridget Welsh dari John Cabot University.

Aktivis Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (BERSIH), memegang spanduk selama aksi 1MDB di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 November 2016. Puluhan ribu warga Malaysia memakai T-shirt kuning untuk menuntut pengunduran diri PM Najib Razak. AP/Lim Huey Teng

Dalam berbagai pernyataannya ke publik, Najib Razak membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi 1MDB. "Saya minta semua orang membaca hasil laporan dari Komite Akuntan Publik. Apakah ada paragraf yang menyatakan saya mencuri uang 1MDB? Sama sekali tidak ada," kata Najib pada Maret 2018 seperti dilansir media Malaysia Kini.

Publik juga menyoroti isu biaya hidup yang naik karena PM Najib menerapkan kebijakan goods and services tax (GST). Ini membuat harga-harga barang di Malaysia menjadi naik. Publik menyalahkan pemerintah karena menerapkan GST.

“Isu kebutuhan pokok merupakan isu utama bagi rakyat Malayia,” kata Awang. “Biaya hidup naik drastis sejak pemerintah menerapkan GST.” Isu skandal 1MDB ini terasa lebih abstrak bagi publik dibandingkan isu kenaikan harga kebutuhan pokok.