TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pemimpin dunia lainnya, dihimbau PBB agar tidak mengabaikan permasalahan HAM di Korea Utara. Seruan itu disampaikan utusan khusus PBB untuk permasalahan HAM Korea Utara, Tomás Ojea Quintana, menyusul akan diselenggarakannya pertemuan tingkat tinggi antaran Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dengan Trump dalam beberapa pekan kedepan.

“Sebuah kesepakatan denuklirisasi akan tetap rapuh jika mengesampingkan HAM dan kebutuhan populasi rakyat Korea Utara. Pemerintah Korea Utara telah terbukti seorang negosiator yang alot dan tidak menyinggung masalah HAM pada level ini, maka negosiasi akan menjadi sebuah salah langkah dan kesempatan terakhir,” kata Quintana, seperti dikutip dari Reuters.com, Kamis, 26 April 2018.

Baca: Tanggapi Pidato Trump, Korea Utara Sebut AS Pelanggar HAM

Meja bundar tempat pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in hari Jumat, 27 April 2018. [CHOSUN ILBO]

Baca: AS Sebut Kim Jong-un Pelaku Pelanggaran HAM, Ini Sanksinya

Sebelumnya pada 2014, sebuah laporan oleh komisi PBB mengungkap adanya pelanggaran HAM besar-besaran, diantaranya kamp penjara yang sangat besar, kelaparan dan pembantaian. Pelanggaran HAM ini seharusnya dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional dan Kim Jong-un harus bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatan-kejahatan terhadap HAM.

Rencananya, Trump akan berjumpa dengan pemimpin Korea Utara pada akhir Mei 2018 atau awal Juni 2018. Sedangkan Kim Jong-un dijadualkan menggelar perundingan dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada pekan ini. Rangkaian pertemuan ini dilakukan setelah Korea Utara menyatakan tidak akan melakukan ujicoba nuklir atau rudal balistik lintas negara. Sebaliknya, Korea Utara akan mengejar pertumbuhan ekonomi dan perdamaian.