TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Presiden Partai Keadilan Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail, mengatakan partainya mengangkat isu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dia juga mengkritik maraknya praktek korupsi di Malaysia.

“Skandal 1MDB bergaung ke seantero dunia melibatkan lebih dari US$10 miliar (sekitar Rp136 triliun) namun di sensor,” kata Wan Azizah Wan Ismail kepada Tempo lewat aplikasi WhatsApp, Rabu, 18 April 2018.

Baca: Eksklusif - Wan Azizah Ungkap Rahasia Mahathir Maju dari Langkawi

Menurut Wan Azizah, praktek korupsi ini justru dimulai dari pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, yang namanya terseret dalam skandal dugaan korupsi 1MDB. Ini merupakan singkatan dari 1 Malaysia Development Berhad, yang merupakan perusahaan pembangunan milik pemerintah Malaysia.

Sebuah kapal mewah bernama Equanimity, yang harganya ditaksir senilai US$ 250 juta (sekitar Rp3,4 triliun) oleh berbagai media, sempat ditahan di Bali, Indonesia, meski belakangan dilepas atas perintah pengadilan. Ada dugaan sementara sebagian dana korupsi 1MDB digunakan oknum untuk membeli kapal mewah ini.

Baca: Menang Pemilu Sela, Wan Azizah Gantikan Anwar di Parlemen

Wan Azizah mengatakan kemiskinan, kesenjangan sosial, inflasi dan pengangguran banyak terjadi di Malaysia. “Padahal, Malaysia adalah negara yang mempunyai hasil alam berlimpah seperti minyak bumi, hutan, dan sawit.”

Dalam berbagai pernyataannya ke publik, PM Malaysia, Najib Razak, membantah dia terlibat dalam kasus 1MDB. "Saya minta semua orang membaca hasil laporan dari Komite Akuntan Publik. Apakah ada paragraf yang menyatakan saya mencuri uang 1MDB? Sama sekali tidak ada," kata Najib pada Maret 2018 seperti dilansir media Malaysia Kini.

Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, isu ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih menarik bagi masyarakat Malaysia dibandingkan isu dugaan korupsi 1MDB.

“Isu korupsi ini kurang menarik bagi masyarakat yang berbasis pertanian seperti Kedah, Pahang, atau Kelantan,” kata dia kepada Tempo. “Isu ini lebih menarik bagi masyarakat yang tinggal di daerah industri seperti Kuala Lumpur, Putra Jaya, Sabah dan Sarawak.”

Rezasyah menilai saat ini posisi PM Najib Razak masih relatif aman meskipun ada upaya dari kelompok oposisi untuk menggoyangnya. “Karena belum ada proses pengadilan sehingga dia (Najib Razak) belum terbukti bersalah,” kata Rezasyah.

Menurut Rezasyah, yang sekitar tiga pekan lalu berangkat ke Kuala Lumpur dan tinggal selama sepekan di sana, isu ekonomi tetap menjadi perhatian pokok masyarakat.

“Selama kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi maka masyarakat Malaysia damai saja.” Rezasyah menanggapi isu ekonomi yang diusung tokoh kelompok oposisi seperti Mahathir Mohamad dan Wan Azizah dari Pakatan Harapan.