TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin oposisi Kamboja yang diasingkan, Sam Rainsy, mendesak Jepang agar menggunakan pengaruhnya untuk memastikan pemilu Kamboja pada 29 Juli nanti akan berlangsung demokratis. Jepang adalah negara donor terbesar di Kamboja.

Baca:Hun Sen Sebut Oposisi Kamboja Gila--Bodoh karena Gugat Facebook

Dikutip dari situs scmp.com pada Senin, 16 April 2018, Rainsy mengatakan pihaknya sangat berharap Jepang dan jaringan bisnisnya mau mengirimkan pesan kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, bahwa dia perlu memperbaiki demokrasi Kamboja atau terancam menghadapi isolasi. Rainsy, Ketua oposisi partai Penyelamat Kamboja Nasional atau CNRP, telah dilarang untuk ikut pemilu dan kunjungannya ke Tokyo untuk menggalang dukungan dari para pelaku bisnis dan politisi Jepang agar bisa maju dalam pemilu 29 Juli 2018.

“Jepang punya pengaruh yang cukup besar untuk membantu memulihkan proses demokrasi. Jika Jepang menarik diri dari Kamboja, maka Hun Sen akan terisolasi sepenuhnya dan Kamboja akan berada dalam jurang masalah,” kata Rainsy.

Baca: 30 Tahun Berkuasa di Kamboja, Hun Sen Ingin Lanjut 10 Tahun Lagi

Sam Rainsy. (AP Photo/Heng Sinith)

Saat ini, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah menangguhkan bantuan dana ke Kamboja menyusul penyelenggaraan pemilu Juli nanti. Dengan begitu, Jepang telah menjadi negara satu-satunya yang menjaga hubungan baik dengan rezim Hun Sen. Negara Sakura itu untungnya saat ini mulai menyoroti sikap pemerintah Kamboja membredel media-media di negara dan eksekusi terhadap para politisi oposisi.

Hun Sen sudah berkuasa di Kamboja lebih dari 3 dekade. Rentan waktu itu masih belum cukup baginya, dimana dia telah mendeklarasikan niatnya untuk kembali memimpin Kamboja setidaknya sampai 10 tahun ke depan.