TEMPO.CO, Washington – Perang dagang Amerika Serikat dan Cina meningkat dengan pengenaan tarif baru impor barang canggih oleh Presiden Donald Trump.

Tarif ini berlaku untuk impor barang canggih senilai US$50 miliar atau sekitar Rp688 triliun pada 2018.

Baca: Setelah Baja, Trump Bakal Ganjar Impor Produk Canggih Cina

Tarif baru senilai 25 persen ini akan mengenai 1300 produk teknologi industri, transportasi, dan medis. Ini merupakan hukuman dari AS atas Cina, yang dituding melakukan praktek pemaksaan transfer kekayaan intelektual atas perusahaan AS yang beroperasi di Cina.

Baca: Perang Dagang Dimulai, Cina Balas Tarif Impor Amerika

“Kita memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk merespon setiap tindakan proteksionisme oleh Amerika Serikat,” kata Kementerian Perdagangan Cina dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, Rabu, 4 April 2018.

Keputusan Trump ini memang sengaja untuk menyasar produk canggih Cina, yang menjadi andalan "Program Made in China 2025". Ini merupakan proyek utama pemerintah. Tarif yang tinggi ini akan membuat harga produk itu menjadi mahal di AS sehingga Cina harus menjual ke negara lain. Saat ini, Cina sedang memperbarui basis manufakturnya sehingga menjadi industri kelas atas.

Pada saat yang sama, Trump tidak mengenakan kenaikan tarif itu untuk produk laris manis dari Cina seperti telepon seluler layar sentuh dan komputer. Kedua produk ini merupakan komponen utama impor oleh AS dari Cina.

Sebelum ini, Cina telah membalas pengenaan tarif impor baja dan aluminium oleh Trump, yang nilainya mencapai 25 persen dan 10 persen. Secara perhitungan, nilai impor produk ini mencapai 60 miliar dolar atau sekitar Rp826 triliun.

Cina membalas dengan mengenakan 128 produk pertanian, logam dan obat-obatan AS dengan tarif 25 persen senilai US$3 milar atau sekitar Rp41 triliun untuk impor 2018.

Cina mengalami surplus perdagangan besar-besaran dengan AS senilai US$375 miliar atau sekitar Rp5,200 triliun pada 2017 saja. Trump meminta Cina memangkasnya sebanyak US$100 miliar, yang ditolak Cina karena merugikan kepentingan ekonomi negaranya.