TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, menyoroti pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB. Reformasi ini untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan.

Menteri Retno juga menyatakan sumber pendanaan PKO harus memadai. Ketiga, Retno menegaskan, keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB, sehingga harus selalu diperhatikan

Retno Marsudi menilai saat ini penting membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan peacekeepers di lapangan. Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja business as usual, tapi peacekeepers harus well-trained, well-equipped, dan adequately-resourced. Retno pun menyoroti perlunya dorongan inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk penggunaan industri strategis dari negara berkembang.

Baca: Menlu Retno Marsudi Siap Debat Terbuka di PBB

Baca: Menlu Retno Marsudi Berangkat Ke Pentagon

Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, Kamis, 29 Maret 2018, debat terbuka itu mengambil tema “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations”. Retno diberi kesempatan sebagai pembicara pertama sebelum 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB berbicara. Sebagai koordinator ASEAN untuk Dewan Keamanan PBB, Menlu RI menyampaikan pidato, baik atas nama ASEAN maupun dalam kapasitas sebagai Indonesia.

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin Perdana Menteri Belanda dan Sekretaris Jenderal PBB selaku pemapar. Tercatat, tiga belas pejabat setingkat menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi semakin meningkatnya jumlah korban peacekeepers PBB yang disebabkan oleh berbagai serangan dan ancaman keamanan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama 2017. Itu merupakan jumlah terbesar selama dua dekade. Selain itu, debat mencoba membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB.