TEMPO.CO, Jakarta -Parlemen Cina resmi membentuk komisi antikorupsi baru dengan kewenangan super bahkan melebihi kewenangan pengadilan mahkamah dan kantor kejaksaan.

Badan antikorupsi yang baru ini diberi nama Komisi Pengawas Nasional. Badan ini akan menyasar pejabat publik atau siapa saja yang bekerja di semua lembaga pelayanan publik, termasuk hakim dan pengacara.

Baca: Terlibat Korupsi, 300 Ribu Pejabat di Cina Dihukum

Pembentukan Komisi Pengawas Nasional untuk menjawab kontraversi selama ini tentang kewenangan Komisi Pusat Inspeksi Disiplin yang berada di bawah Partai Komunis Cina.

Komisi Pusat Inspeksi Disiplin kini hanya berwenang mengawasi anggota partai termasuk melarang anggota partai yang terlibat korupsi didampingi pengacara saat berada dalam tahanan. Komisi ini pun bekerja berdasarkan aturan main partai, bukan undang-undang.

Badan antikorupsi yang baru merupakan gabungan dari sejumlah badan pemerintah, lembaga penuntut antikorupsi dan Komisi Pusat Inspeksi Disiplin begitu juga kementerian yang memiliki kewenangan mengawasi yang berada di bawah Dewan Pemerintah.

Baca: Begini Presiden Xi Menghukum Jenderal Korup

Pada rapat Kongres Nasional untuk memutuskan hasil-hasil amandemen konstitusi pada hari Minggu, 11 Maret 2018 diputuskan, peran pengawasan dikeluarkan dari kewenangan kabinet.

Dan, hanya Kongres Rakyat Nasional yang berwenang menunjuk ketua badan antikorupsi sekaligus satu-satunya badan yang mengawasinya dan mencopot pemimpinnya.

Selain itu, Ketua Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, Zhao Leji menjelaskan, masa jabatan kepemimpinan di badan antikorupsi baru ini akan dibatasi hanya 2 periode, setiap periode selama 5 tahun.

Baca: Korupsi, Eks Pemimpin Partai Komunis Cina Dihukum Mati

"Hal ini jelas memberikan dasar legal dan standarisasi kerja badan antikorupsi. Ini juga akan menambah kepercayaan diri dan rasa percaya rakyat pada partai dan mengkonsolidasikan dasar dari aturan main partai," kata Xiao Pei, Deputi Sekretaris Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, seperti dikutip dari South China Morning Post, Senin, 12 Maret 2018.

Peraturan rinci tentang operasional lembaga dengan kewenangan super untuk memberantas korupsi di Cina akan diputuskan pada tanggal 20 Maret 2018.