Kongres Hapus Masa Jabatan, Xi Jinping Pimpin Cina Seumur Hidup

Reporter

Tempo.co

Minggu, 11 Maret 2018 21:05 WIB

Xi Jinping. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Kongres Rakyat Nasional akhirnya menghapus batas waktu jabatan presiden Cina, sehingga membuat Xi Jinping mulus melangkah menjadi presiden seumur hidup atau tanpa dibatasi masa jabatan.

Sebanyak 2.958 anggota Kongres memberikan dukungan terhadap penghapusan masa jabatan presiden dalam konstitusi yang diadakan pada hari Minggu, 11 Maret 2018. Hanya 2 anggota Kongres yang menolak penghapusan masa jabatan presiden di konstitusi dan 3 orang memilih abstain. Satu surat suara dinyatakan tidak sah.

Baca: Nama Xi Jinping Terukir di Konstitusi, Setara Mao Zedong

Mengutip South China Morning Post, dengan hapusnya masa jabatan presiden di konstitusi, maka Xi menjadi salah satu pemimpin pemerintahan Cina yang terlama menjabat.

Xi dikhawatirkan akan menjadi penguasa diktator. Xi saat ini juga menjabat sebagai ketua Partai Komunis dan pemimpin angkatan bersenjata Cina. Kedua posisi yang dijabat Xi itu tidak memiliki batas waktu.

Pembatasan masa jabatan presiden Cina hanya 2 periode diperkenalkan pemimpin Cina Deng Xiaoping pada tahun 1982. Deng bermaksud mencegah terulang kembali penguasa seumur hidup di masa Mao Zedong yang diwarnai dengan berbagai kerusuhan selama beberapa dekade.

Kongres Rakyat Nasional akhirnya menghapus batas waktu jabatan presiden Cina, sehingga XI Jinping mulus melangkah menjadi presiden seumur hidup [NPR]

Advertising
Advertising


Baca: Xi Jinping Abaikan Kader Muda Dalam Jajaran Petinggi Partai

Xi, 64 tahun, sepertinya mau membangkitkan lagi era Mao. Sejak tahun 2012, Xi sudah melakukan konsolidasi kekuasaan, ketika saat itu dia ditunjuk menjabat sekretaris jenderal Partai Komunis.

Pengamat politik Cina, Wu Qjang kepada AFP, menilai manuver Xi hingga terpilih menjadi presiden seumur hidup merupakan bentuk kudeta secara halus.

"Menurut saya selama lima tahun terakhir, dia telah melakuan kudeta secara halus, termasuk membuat Politbiro sebagai pemimpin boneka," ujar Wu, seperti dikutip dari Channel News Asia.

Baca: Tiga Jam Berpidato, Xi Jinping Jabarkan Visi Cina 2050

Politbiro yang dibentuk Xi terdiri dari 25 anggota Partai Komunis yang berada di bawah dewan yang berkuasa.

Menurut Wu, Xi melakukan manuver ini untuk mencegah Cina jatuh ke tangan pemimpin berwatak teknokrat.

"Dia ingin mencegah kekuasan jatuh ke tangan teknokrat seperti Jiang Zemin dan Hu Jintao," kata Wu.

Aktivis yang berkantor di Beijing, Hu Jia yang diusir keluar dari gedung Kongres, menyebut amandemen itu ilegal.

"Xi meminta semua orang untuk mematuhi konstitusi, dan kemudian menggunakan amandemen untuk menempatkan dirinya di atasnya. Dia menggunakan konstitusi sebagai senjata hukum yang mengikat para pejabat dan seluruh warga," ujar Hu Jia melontarkan kritikannya terhadap Xi Jinping.

Berita terkait

Hasil Final Piala Thomas 2024: Anthony Sinisuka Ginting Dibungkam Shi Yu Qi, Indonesia Teringgal 0-1 dari Cina

27 menit lalu

Hasil Final Piala Thomas 2024: Anthony Sinisuka Ginting Dibungkam Shi Yu Qi, Indonesia Teringgal 0-1 dari Cina

Anthony Sinisuka Ginting tak mampu berbuat banyak dalam laga perdana final Piala Thomas 2024 melawan tunggal pertama Cina, Shi Yu Qi.

Baca Selengkapnya

Jadwal Final Piala Thomas 2024 Minggu Sore, Berikut Susunan Pemain Indonesia Lawan Cina

5 jam lalu

Jadwal Final Piala Thomas 2024 Minggu Sore, Berikut Susunan Pemain Indonesia Lawan Cina

Simak susunan pemain untuk laga final Piala Thomas 2024 antara Cina vs Indonesia yang akan digelar hari ini, Migggu, mulai 17.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Hasil Final Piala Uber 2024: Tuan Rumah Cina Jadi Juara, Indonesia Runner-up

6 jam lalu

Hasil Final Piala Uber 2024: Tuan Rumah Cina Jadi Juara, Indonesia Runner-up

Ester Nurumi Tri Wardoyo yang turun di partai ketiga kalah melawan He Bing Jiao sehingga Cina yang jadi juara PIala Uber 2024.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

21 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

1 hari lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

1 hari lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

1 hari lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

2 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya